TRIBUNNEWS.COM, AMBON - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mendukung upaya daerah tertinggal untuk mendapatkan pemerataan anggaran negara. Ini penting karena selama ini, pola pembagian anggaran terpaku hanya pada ketentuan jumlah penduduk.

Akibatnya, daerah tertinggal yang memiliki daerah luas, tetapi penduduknya terbatas, mendapatkan jatah anggaran negara yang lebih kecil.

Contohnya, kata Ketua MPR, selama ini Kota Surabaya mendapat jatah hingga Rp. 9 triliun. Tetapi provinsi Maluku hanya mendapat jatah Rp. 2,9 triliun. Jumlah tersebut menurut Zulkifli sangat tidak adil, menimbulkan kesenjangan yang sangat besar. Kalau dibiarkan, kesenjangan tersebut akan semakin lebar.

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, pada acara ramah tamah dengan peserta sidang Tanwir Muhammadiyah. Acara tersebut berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Maluku, pada Kamis (23/2/2017).

Ikut hadir pada acara tersebut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Mendikbud Prof. Muhadjir Effendy. Serta wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, dan Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono.

Agar kesenjangan itu bisa diminimalisir, menurut Zulkifli perlu diperjuangkan agar pembagian anggaran negara, tidak hanya berdasar jumlah penduduk dan luas daratan. Tetapi harus pula dipertimbangkan aspek luas wilayah perairan, karena kita memiliki banyak pulau. Ini penting, agar kebutuhan pembangunan infrastruktur didaerah tertinggal bisa disegerakan.

"Kalau pertimbangannya hanya jumlah penduduk, maka daerah tertinggal yang penduduknya sedikit tidak akan pernah bisa maju", kata Zulkifli Hasan.

Pada kesempatan itu Zulkifli Hasan juga menyampaikan harapannya agar Maluku bisa segera mengejar ketertinggalannya atas daerah lain di Indonesia. Terlebih karena Maluku memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Seperti sumber daya ikan laut, dan sumberdaya minyak yang ada dikawasan blok Macela.