Laporan Wartawan Tribun Lampung, Wakos Gautama

TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG - Bupati nonaktif Tanggamus, Bambang Kurniawan, memberikan uang kepada anggota DPRD terkait pengesahan RAPBD tahun 2016.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lampung, Senin (13/3/2017), masalah ini bermula dari adanya defisit anggaran 3,5 persen atau Rp 52 miliar dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Badan Anggaran lalu mengusulkan efisiensi anggaran belanja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar 3,5 persen. Usulan ini tidak disetujui oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Baca: Anggaran Cair, Bupati Ongkosi Kunjungan Kerja Anggota DPRD Tanggamus

Baca: Berikut Anggota Dewan Penerima Uang Pelicin Terkait RAPBD Tanggamus 2016

Pada 16 November 2016, di ruang kerja Bambang datang anggota Banggar antara lain Buti Kuryani, Hajin Umar, Herwansyah, Sunu Sujatmiko dan Aris Budianto.

Kedatangan anggota Banggar untuk berkoordinasi dengan Bambang terkait rencana pembahasan materi RAPBD tahun 2016.

Materi tersebut berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan anggota DPRD serta menanyakan kepastian jumlah uang yang akan diberikan Bambang kepada mereka dalam rangka pembahasan RAPBD.

“Ketika itu terdakwa mengatakan, ‘nanti ada dari saya, gila saja kalian sudah bekerja masa tidak saya kasih!’ ujar jaksa penuntut umum Trimulyono menirukan ucapan Bambang seperti tertuang dalam dakwaan.

Pernyataan Bambang itu disampaikan oleh Hajin Umar ke anggota banggar lainnya.

Pada saat rapat pembahasan RAPBD, anggota banggar kembali mengajukan usulan efisiensi anggaran 3,5 persen di masing-masing SKPD untuk menutup defisit anggaran.

Usulan tersebut kembali tidak disetujui Bambang dan TAPD dan beberapa SKPD.

Alasannya, anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek prioritas SKPD. TAPD mengusulkan untuk menutup defisit anggaran akan diusahakan melalui pinjaman pihak ketiga. Banggar tidak setuju dengan usulan tersebut.

Saat anggota Banggar kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri mereka menggelar pertemuan di Hotel Spark. Hadir di sana Nuzul Irsan, Baharen, Herlan Adianto, Agus Munada, Irwandi Suralaga dan Nursyahbana.

Mereka sepakat jika rencana efisensi anggaran tak diakomodasi oleh TAPD, maka anggota DPRD tidak akan hadir pada rapat pengesahan APBD 2016 sehingga tidak kuorum. Nuzul menyampaikan hasil kesepakatan ini ke Pahlawan Usman.

Pahlawan lalu memberitahukan rencana tidak kuorum ke Bambang. Bambang lalu meminta Pahlawan menghubungi ketua-ketua fraksi untuk bertemu dengannya di Rumah Makan Dua Saudara Pringsewu.

Pada pertemuan itu hadir Pahlawan (Ketua Fraksi Kebangkitan Sejahtera), Tedi Kurniawan (Ketua Fraksi PAN), Agus Munada (Ketua Fraksi Golkar), Baharen (Ketua Fraksi PPP), Herlan Adianto (Ketua Fraksi Gerindra), Ikhwani (Ketua Fraksi PDI Perjuangan), dan Tia Fristi Merdeka (Ketua Fraksi Demokrat).

Di forum Bambang meminta ketua fraksi agar mengkondisikan anggotanya untuk hadir rapat paripurna pengesahan APBD. Bambang menjanjikan sejumlah uang kepada mereka setelah pengesahan.

Tawaran uang ditimpali para ketua fraksi. Mereka memastikan akan menyuruh seluruh anggota untuk hadir di sidang paripurna pengesahan APBD. Janji pemberian uang didengar anggota Banggar.

“Pada saat pelaksanaan rapat penyelerasan APBD, tim banggar tidak menyatakan keberatan mengenai tidak adanya efisiensi anggaran 3,5 persen. Padahal efisiensi anggaran itu penting direalisasikan guna menutup defisit anggaran,” kata Trimulyono.

Akhirnya rapat paripurna pengesahan APBD 2016 berjalan lancar. Semua anggota DPRD menyatakan setuju dengan pengesahan APBD tersebut.