Ridwan Kamil Cagub Jabar 2018-2023 Usungan Partai NasDem
Ridwan Kamil resmi menjadi calon Gubernur Jabar periode 2018-2023 yang diusung Partai NasDem, Minggu (19/3/2017).
Penulis: Teuku Muhammad Guci Syaifudin
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Ridwan Kamil resmi menjadi calon Gubernur Jabar periode 2018-2023 yang diusung Partai NasDem, Minggu (19/3/2017).
Hal itu ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi dari DPP Partai Nasdem kepada pria yang saat ini menjadi Wali Kota Bandung.
Surat rekomendasi itu pun dibacakan Sekretaris DPP Partai NasDem M Rahmad di depan masyarakat yang hadir.
Surat rekomendasi itu beromor 020-SI/dpp-nasdem/III-2017 itu terdapat beberapa poin yang berkaitan dengan pengusungan pria yang akrab disapa Emil.
Baca: Percakapan di Media Sosial Ungkap Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur
"Pertama, DPP telah menyetujui Emil sebagai calon dalam pilgub 2017," kata Rahmad membacakan surat rekomendasi di Lapangan Tegallega, Kota Bandung, Minggu (19/3/2017).
Kedua, lanjut Rahmad, DPP memerintahkan DPW Jabar untuk bersama calon itu melakkukan komunikasi partai politik lain untuk memenuhi syarat pencalonan.
Selain ittu DPW dan Emil harus melakukan konsolidasi internal untuk mendukung pencalonan.
Ketiga, Emil harus memenuhi persyaratan pencalonan ke KPU Jabar sesuai perundangan-undangan dan melaporkan hasilnya ke partai 14 hari sebelum dibuka masa pendaftaran dan pencalonan.
"Rekomendasi ini berlaku hingga dikeluarkan surat keputusan DPP tentang persetujuan pasangan calon gubernur yang jadi persyaratan pendaftaran ke KPU Jabar," ujar Rahmad.
Ketua DPW NasDem Jabar, San Mustopa mengatakan, deklarasi terhadap Emil merupakan momen bersejarah.
NasDem sebagai partai politik menjadikan pilkada sebagai misi utama mencari putra dan putri terbaik bangsa dalam memimpin daerahnya.
"Kami sudah temukan putra terbaik untuk jadi gubernur. Kami mencari yang terbaik karena kami yakin kalau melahirkan kepala daerah yang baik, rakyat yang dipimpin akan dapat kebaikan. Tapi kalau melahirkan kepala daerah busuk dan jelek, rakyat juga yang menanggung akibat kepala daerah itu," kata Saan. (cis)