Laporan Wartawan Tribun Jaateng, M Nur Huda

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Masih banyak fasilitas umum dan gedung pemerintahan belum ramah penyandang disabilitas mendorong Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bereaksi.

Ganjar segera mewajibkan setiap gedung publik di Jateng harus ramah pada penyandang disabilitas. Termasuk gedung layanan masyarakat milik pemerintah yang akan dibangun tahun ini.

"Pokoknya mulai 2017 kalau ada pembangunan, undhak-undhakane digempur separuh, kasih jalan untuk disabilitas. Ini saya umumkan kepada semua bupati, kalau perlu nanti diinstruksikan kepada camat sampai kades agar dibuatkan jalan untuk teman-teman disabilitas," ujar Ganjar pada Jumat (24/3/2017).

Kebijakan ini sebagai komitmen pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Sampai saat ini tak sedikit bangunan di Jateng belum memenuhi syarat ramah disabilitas.

"Banyak keluhan dan usulan dari kelompok-kelompok disabilitas tersebar di berbagai daerah, terutama terkait kondisi gedung dan fasilitas umum di Jateng yang tidak bisa diakses disabilitas," ungkap dia.

Misalnya, saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) eks karesidenan Pati di Kudus, Selasa (14/3/2017) lalu, seorang penyandang tuna daksa dari Jepara, Didik Sugiyanto, saat berdialog dengan Gubernur, mengeluhkan adanya fasilitas publik yang dirasa belum ramah difabel.

Didik mencontohkan kondisi Pendopo Kabupaten Kudus menyulitkan para difabel naik karena tak ada jalur untuk difabel. "Harus digotong orang lain karena tidak ada jalan khusus kursi roda," ujar dia.

Contoh lainnya semisal pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Para difabel kesulitan masuk gedung untuk berobat karena tidak ada fasilitas untuk mereka.

Saat Musrenbangwil eks karesidenan Pekalongan di Pemalang, Kamis (23/3/2017), seorang penyandang disabilitas, Denis Slamet, berharap ada ruang publik untuk kaum difabel semisal jalur kursi roda.

Seorang tunadaksa asal Brebes, Tohodulmibar, juga meminta akses disabilitas di Brebes dapat merata. Ia berharap Gubernur Ganjar mengintruksikan semua desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pemberdayaan berkelanjutan penyandang difabel meskipun hanya satu persen.

Ganjar berharap pemerintah harus lebih serius memperhatikan hak penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas ruang publik, pemberdayaan, serta layanan pendidikan dan kesehatan.