TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Putri Raja Keraton Solo, GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, mengaku mendapatkan ancaman dari Ketua Tim Lima, KGPH Benowo.

Timoer mengaku telah diancam oleh ketua yang memimpin tim bentukan sang ayah, Paku Buwono (PB) XIII.

"Pressure (tekanan) nya luar biasa, ancamannya ada, tapi nanti saja lah," katanya saat dihubungi wartawan, Minggu (16/4/2017) sore.

Timoer tidak mengungkap ancaman yang dimaksud. Namun dia tetap teguh enggan meninggalkam keputren yang merupakan kediaman putri-putri raja itu.

Timoer adalah sekian orang di antara abdi dalem atau pengabdi kerajaan yang masih bertahan di area dalam Keraton Solo hingga Minggu (16/4/2017) sore.

Seperti yang telah terjadi sejak Sabtu (15/4/2017) malam, strerilisasi dan pengosongan Keraton Solo dilakukan oleh Polda Jawa Tengah karena ada permohonan PB XIII.

PB XIII akan melakukan rangkaian persiapan jumenengan atau peringatan naik tahta dengan ritual.

Menurutnya, secara adat sebagai anak raja berhak untuk tinggal di keputren.

"Kalaupun ada pengusiran dan pengosongan harus atas dasar putusan pengadilan," tegasnya.

"Itu yang membuat aparat mundur dan tidak berani mengusir saya lagi," imbuhnya.

Pihaknya belum tahu langkah selanjutnya yang akan dilakukan terkait kejadian ini.

Seperti diberitakan, Keraton Solo tengah dalam penjagaan ketat Polda Jawa Tengah.

Tidak sembarang orang dapat masuk di area keraton hingga puncak perayaan jumenengan 22 April 2017 mendatang.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah didukung Polres Kota Solo menggeledah Keraton Kasunanan Surakarta, Sabtu (15/4/2014).

Penggeledahan dilakukan terkait dugaan pemalsuan dokumen. Sedikitnya, 500 anggota polisi diterjunkan dalam pengamanan itu.

Selama proses penggeledahan di Keraton Surakarta, mereka menjaga ketat pintu masuk, dan tidak sembarang orang yang diizinkan keluar masuk keraton.

Baca: Seorang Putri Raja Keraton Solo Terkurung di Keputren

Baca: Keraton Solo Digeledah, Polisi Sita Stempel dan Surat Kekancingan

Bahkan, sejumlah abdi dalem yang akan masuk keraton harus diperiksa dan ada yang tidak diizinkan selama proses penggeledahan.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol R Djarod PH Madyoputro, penggeledahan terkait laporan tanggal 10 April 2017 tentang dugaan pemalsuan dokumen dari pihak keraton.

"Kami, selain mendapat laporan adanya dugaan pemalsuan, juga permintaan pengamanan terhadap kegiatan upacara adat Tingalan Dalem Jumenengan PB XIII, 22 April mendatang," kata R Djarod.

Polisi menggeledah keraton mulai pukul 12.00 WIB.

Sejumlah barang bukti yang dikumpulkan dibawa untuk diamankan.

"Kami menindaklanjuti laporan dari pelapor berinisial DK adanya dugaan yang disangkaan kepada terlapor KM. Proses penyidikan sedang dilakukan, dan akan terus dikembangkan mencari bukti lainnya," imbuh R Djarod.

Menurut dia, beberapa barang bukti yang dapat diamankan antara lain sebuah stempel, satu perangkat alat komputer, printer, blanko pemberian gelar (kekancingan), satu bendel surat permohonan, dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan kekancingan.

Sejumlah barang bukti tersebut bakal diteliti untuk mengetahui keabsahannya dengan serangkaian berita acara apakah betul terjadi dugaan pemalsuan surat sesuai masuk unsur Pasal 263 KUHP, tentang Pemalsuan.

"Berdasarkan laporan yang diterima, hal itu sudah dilakukan sejak Juli 2013 hingga sekarang. Kita masih teliti dan kumpulkan bukti-bukti," katanya.

Sementara, Kepala Polres Kota Surakarta AKBP Ribut Hari Wibowo mengatakan, dalam penggeledahan itu, pihaknya hanya mendampingi Polda Jateng terkait mediasi untuk mengambil solusi yang baik antara Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta dan PB XIII.

"Saya hanya mengantar dari Polda Jateng sebagai mediasi untuk mengambil solusi yang baik bagi keraton," kata Kapolres. (Tribun Jateng Cetak)