TRIBUNNEWS.COM, PALANGKA RAYA - Dalam waktu dekat akan ada rumah sakit swasta yang masuk ke Kalimantan Tengah dan ini akan menjadi pesaing kuat bagi RSUD dr. Doris Sylvanus, maka dari itu pelayanannya harus ditingkatkan terutama pelayanan peserta BPJS.

Demikian ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali Saputra Syah Pahan, dari F-PAN saat meninjau RSUD dr. Doris Sylvanus, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (2/5/2017).

Ia menilai, secara umum sudah ada peningkatan segi fisik rumah sakit tetapi ada beberapa hal yang perlu dibenahi yakni bagaimana mengatasi bertumpuknya manusia di rumah sakit.

“Mereka harus antri panjang dalam mengambil nomor antrian termasuk pengambilan obat. Keluhan utamanya adalah antrian yang panjang, sekarang yang harus dipikirkan pihak rumah sakit yaitu bagaimana meningkatkan pelayan antrian dengan cepat,” kata Hang.

Temuan lain lanjutnya, yang menjadi kendala juga adalah ketersediaaan tempat tidur yang harus disterilisasi sekitar 4 sampai 8 jam bahkan 24 jam demi menghindari penularan penyakit.

Pihak rumah sakit juga harus tranparan dalam ketersediaan kamar dengan menggunakan display  misal ketersedian Ruang VIP, Kelas I, Kelas II dan Kelas III, berapa kamar dan sisa berapa kamar.

Di rumah sakit ini operasinya sudah mencapai 84,6% sudah hampir lampu merah, maka perlu adanya pembangunan dan peningkatan rumah sakit.

“Ini memang sudah over capacity dan dibutuhkan ekspansi fasilitas yang lebih luas lagi, di Kalimantan sendiri tidak ada rumah sakit pusat, ini menjadi masukan yang kuat yang akan kita bicarakan dengan Menteri Kesehatan,” kata Politisi asal F-PAN ini.

Untuk meningkatkan pelayanan, ia memberikan solusi yakni jam buka poliklinik agar diperpanjang, meski masih sulit karena ada banyak dokter yang buka praktik sore hari.

Disamping itu juga menyediakan mesin untuk mengambil nomor antrian sehingga untuk mengambil nomor antrian tidak perlu antri panjang lagi.

Di sisi lain, Hang merasa kurang puas dengan tingkat serapan BPJS yakni hanya 51 persen sampai 52 persen, ini masih jauh dibawah yang dikehendaki, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi.

"Hal ini akan kami bicarakan dengan Direksi mereka di Jakarta agar mendapatkan perhatian untuk menjadikan seluruh warga negara menjadi peserta BPJS,” katanya.

Ia menambahkan, RSUD ini termasuk Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang bisa menerima dana dengan mudah dan bisa menambah tenaga kotrak sendiri sesuai kebutuhan.

Setelah itu apa yang perlu mereka bangun bisa dari dana yang diterima, maka dari itu gunakanlah konsultan untuk meningkatkan pelayanan menjadi sistem digitalisasi. (Pemberitaan DPR RI)