DPR Dukung KKP Fokus Kembangkan Budidaya Perikanan
Komisi IV DPR RI mengapresiasi perkembangan kegiatan budidaya ikan di Kampung Nila Desa Gumiwang.
TRIBUNNEWS.COM, BANJARNEGARA - Komisi IV DPR RI mengapresiasi perkembangan kegiatan budidaya ikan di Kampung Nila Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Rabu (03/5/2017), yang secara nyata telah membantu perekonomian masyarakat.
Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pengembangan subsektor budidaya perikanan.
Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, kedatangannya ke Desa Gumiwang, untuk melihat langsung sektor perikanan di Banjarnegara.
"Kami ingin melihat kondisi di lapangan. Sekaligus meminta sejumlah informasi atau aspirasi untuk meningkatkan sektor perikanan," terangnya.
“Keberhasilan usaha budidaya ikan di Banjarnegara ini, secara langsung memicu spirit komisi IV untuk terus mendukung kegiatan para pembudidaya ikan di Indonesia," ungkap Herman dihadapan perwakilan masyarakat pembudidaya ikan se-Kabupaten Banjarnegara .
DPR RI melalui komisi IV telah memberikan kado yang sangat berharga bagi upaya peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan, yaitu dengan telah ditetapkannya UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
“Ini sebagai kado yang kami persembahkan untuk masyarakat, dengan harapan akan mampu melindungi dan membuat masyarakat nelayan, petani garam dan pembudidaya ikan semakin berdaya," pungkas Herman.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto dalam sambutannya mengemukakan bahwa KKP akan terus mendorong kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis budidaya perikanan yang spesifik dengan potensi daerah.
Dimana kawasan-kawasan ini diharapkan akan menjadi penghela pergerakan ekonomi lokal, regional bahkan nasional.
Langkah ini menurutnya sangat penting untuk menjamin distribusi perekonomian secara merata terutama di wilayah perdesaan, apalagi saat ini angka gini ratio secara nasional masih cukup tinggi (Tahun 2016 angka gini ratio sebesar 0,4).
Salah satu penyebabnya adalah minimnya pendapatan yang diterima masyarakat, dimana nilainya masih dibawah standar kelayakan secara ekonomi.
“Perikanan Budidaya punya peran sangat penting dalam menurunkan angka ketimpangan ekonomi, melalui penciptaan alternatif usaha, yaitu paling tidak pendapatan masyarakat dari usaha budidaya ikan bisa digenjot hingga minimal Rp 3 juta per bulan," ungkap Slamet.
Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan panen bersama ikan nila dan penyerahan bantuan dari KKP kepada 13 (tiga belas) kelompok pembudidaya ikan dan pakan mandiri di Kabupaten Banjarnegara dengan total nilai Rp 1,97 miyar, masing-masing yaitu bantuan bahan baku dan mesin pakan ikan senilai Rp 100 juta, bantuan pengembangan mina padi senilai Rp 1,47 milyar, bantuan usaha budidaya lele sistem bioflok senilai Rp 200 juta dan bantuan pakan mandiri sebanyak 1 ton senilai Rp 6 juta.
Diharapkan melalui bantuan ini akan mampu miningkatkan efisiensi produksi, menumbuhkembangkan kapasitas usaha, serta dapat menstimulus usaha cetak kawasan ekonomi berbasis one region, one commodity.