TRIBUNNEWS.COM, BATANG - Maraknya konflik agraria di Jawa Tengah yang melibatkan petani dengan perusahaan swasta dan BUMN baik di sektor perkebunan maupun kehutanan menjadi salah satu persoalan yang menjadi perhatian Dewan Pembina Gerbang Tani, Marwan Jafar.

"Konflik agraria menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh petani kita. Ini harus kita carikan solusi penyelesaiannya karena telah menimbulkan banyak Korban di rakyat," kata Marwan Jafar di Sekretariat Omah Tani, Desa Cepoko, Batang, Jateng, Minggu (21/05/2017).

Marwan hadir dalam acara selamatan petani yang diselenggarakan oleh Omah Tani bersama Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani).

Handoko Wibowo sebagai pimpinan Omah Tani sangat mengapresiasi kedatangan Marwan Jafar dan mau berdialog dengan para petani.

"Masalah petani kita ini erat kaitannya dengan persoalan politik kebijakan, maka dibutuhkan komitmen pimpinan daerah yang benar-benar serius mau mengerti masalah petani," ujar Handoko.

Ketimpangan agraria yang menjadi salah satu penyebab konflik juga menjadi pembicaraan dua tokoh nasional tersebut.

Keduanya bersepakat untuk membangun kerja sama mendorong implementasi reforma agraria untuk kesejahteraan rakyat.

"Saya sangat paham bahwa masih banyak petani-petani kita yang tidak punya lahan, masih banyak petani-petani kita sebagai buruh tani. Untuk itu mutlak dilakukan reforma agraria " ucap Marwan yang disambut dengan teriakan setuju oleh para petani.

Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 500 orang perwakilan petani di Kabupaten Batang, Marwan juga menyoroti soal kelangkaan pupuk serta bantuan subsidi pertanian yang mulai langka bagi petani.

"Insya Allah jika kita membangun kerjasama masalah kelangkaan pupuk kita akan atasi dan akan memberikan subsidi kepada para petani kita," tegas Marwan.

Ditanyai mengenai kebijakan dan program pembangunan pertanian yang akan dilakukan jika menjadi Gubernur Jateng, Marwan menegaskan bahwa diperlukan blue print pembangunan pertanian yang menempatkan petani sebagai aktor utama di dalamnya.

"Organisasi tani seperti Omah Tani harus kita libatkan dalam proses penyusunan kebijakan program pembangunan pertanian," ucapnya.