TRIBUNNEWS.COM, TULUNGAGUNG - Mulyono (75) beristirahat di dapur rumahnya, Dusun Kebunagung, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru usai mengikuti acara pelepasan haji.

Laki-laki sederhana ini terlihat sumringah, meski raut mukanya kelehan. Matanya berkaca-kaca saat ditanya persiapannya berangkat ke tanah suci.

“Saya tidak menyangka bisa berangkat (haji),” ucapnya dengan suara bergetar, karena rasa haru.

Mulyono adalah petugas kebersihan Masjid Agung Al Munawwar Tulungagung, sejak 30 tahun silam. Setiap bulan ayah tiga anak dan kakek lima cucu ini mendapat upah Rp 350.000.

Mulyono berkisah, tahun 2011 silam, sang anak mendaftarkan dirinya untuk menjalankan ibadah haji. Setiap bulan Muyono harus mengangsur pembayaran sebesar Rp 500.000.

Seluruh uang hasil jerih payahnya membersihkan masjid digunakan semua untuk membayar angsuran.

“Begitu saya niat berangkat haji, banyak jamaah yang memberi infaq kepada saya. Hasilnya dikumpulkan untuk angsuran. Kalau ada sisa dipakai untuk keperluan,” ujar Mulyono.

Mulyono mengenang, dirinya pernah beberapa kali pengajian ke rumah orang yang baru pulang dari ibadah haji.

Ketika itu dirinya mempunyai keinginan untuk bisa ke tanah suci.

Setelah enam tahun mengangsur, kini Mulyono menjadi salah satu Calon Jamaah Haji (CJH) asal Tulungagung yang berangkat.

Kini Mulyono fokus menjaga kondisi fisik. Setiap hari Mulyono berjalan mengelilingi luar Stadion Rejoagung Tulungagung, sebanyak empat kali.

Kadang pagi hari Mulyono berangkat ke Masjid Agung Al Munawwar yang berjarak sekitar 6 kilometer dengan berjalan kaki.

“Sebelum daftar, ayah saya ini sempat “curhat", apakah bisa berangkat haji dengan gaji segitu. Saya bilang, kalau Allah menghendaki pasti bisa,” ucap Lilik Mulyani (29), anak ke-3 Mulyono.

Lilik pula yang mencarikan informasi pendaftaran haji yang dianggap terjangkau.

Lalu Lilik mendapat informasi program dana talangan haji, yang dikeluarkan sebuah bank syariah.

Pihak bank kemudian memesan kursi untuk Mulyono, senilai Rp 25 juta.

Untuk pendaftaran awal, Mulyono membayar Rp 2.500.000. Dana talangan Rp 25 juta itulah yang harus diangsur Mulyono selama enam tahun.

Semuanya sepakat agar Perppu 1/2017 segera disahkan sebelum akhir Juli 2017.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan dari internal partai untuk mencabut perwakilannya dari kabinet.

Hanya saja, kata dia, permintaan itu, harus dari Ketua Umum atau Sekjen Partai, bukan yang berada di luar pengurus DPP.

“Ya kalau mau, bukan Pak Amien Rais yang minta mundur, yang minta mundur harusnya ketua umum,” kata dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Lebih lanjut, JK menerangkan sikap PAN selama ini merupakan bentuk kewajaran apabila terdapat satu partai politik yang berada dalam koalisi pendukung pemerintah, berbeda sikap dengan partai lainnya.

Hal itu, jelas dia, merupakan cerminan dari Demokrasi yang dianut di Indonesia, dan bukan sesuatu yang harus dipersoalkan. “Ya tidak apa-apa. Ini kan namanya Demokrasi, berbeda itu tidak masalah,” kata JK.