TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan pemerintah daerah lewat moratorium pembangunan hotel di Bali Selatan hendaknya dijadikan dasar bahwa kapasitas di Denpasar sudah cukup padat.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi VI DPR Gede Sumarjaya Linggih saat pertemuan Tim Kunker Komisi VI dengan Direksi BUMN antara lain Garuda Indonesia, Angkasa Pura I dan Pelindo III di Hotel Inna Kuta, Bali, Selasa (08/08).

“Kesalahan pembangunan semasa Orde Baru (Orba) yang hanya mengandalkan pertumbuhan namun mengabaikan pemerataan hendaknya segera dijadikan evaluasi para pengambil kebijakan. Jika terus mengejar pertumbuhan ekonomi tentunya akan melahirkan inflasi dan harga-harga barang turut melonjak," jelas politis asal Dapil Bali ini.

Dia mempertanyakan, apakah hal itu mampu diikuti dengan pendapatan masyarakat. Karena sebaliknya, hal ini bisa jadi meningkatkan kemiskinan masyarakat.

Dalam kondisi seperti itu, maka para pengusaha atau orang kaya konglomerat yang bertahan akan mengambil peranan. Masyarakat setempat atau lokal justru akan tersingkir.

Itulah akibat jika tidak adanya pemerataan pembangunan di daerah yang sudah cukup padat dengan berbagai problem sosial kemasyarakatan, seperti di Bali Selatan. Belum lagi masalah migrasi masyarakat dan perbedaan masyarakat yang kaya dan miskin semakin melebar.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah memikirkan pemerataan pembangunan di beberapa wilayah Bali lainnya, seperti Karangasem di Bali Timur dan Bali Utara seperti Buleleng dan Bangli, tutur  Gede.