Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Kritik keras disampaikan analis politik dan kebijakan publik dari Universitas Diponegoro terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dalam dialog interaktif bertema, "Membangun Jateng Berintegritas," di rumah dinas Gubernur Jateng, Selasa (5/9/2017), kritik Teguh Yuwono menyoal sikap Ganjar terhadap Wali Kota Tegal Siti Masitha.

Menurut Teguh, Ganjar dinilai sudah mengetahui ada ketidakberesan di birokrasi Pemerintah Kota Tegal, namun tak kunjung menindak.

Ia mengutarakan, dalam hal ini, Gubernur Ganjar hanya memberi imbauan dan tidak melakukan eksekusi. Hal ini yang kemudian menjadi masalah.

Terlebih, disebut Teguh, ada daerah lain yang mendekati 'zona' seperti di Kota Tegal dan Kebumen.

"Mestinya, gubernur bisa melakukan tindakan preventif," saran Teguh.

Memang, jika pelakunya adalah pegawai pemerintah maka gubernur bisa menindak dengan mudah. Jika pelaku kepala daerah produk pemilihan langsung di sinilah peran politik seorang gubernur yang dinilainya masih kesulitan.

"Sebab apa yang disampaikan gubernur bisa tidak direwes (tak digubris) oleh wali kota. Maka positioning gubernur ada di sini," ia menambahkan.

Memang, adanya whistle blower (pelapor pelanggaran) di level staf internal birokrasi bisa mengungkap sebuah penyelewengan. Tapi, tak ada perlindungan hukum terhadap whistle blower.

"Kabupaten dan kota itu hutan belantara, siapa yang memberi jaminan whistle blower bahwa mereka tidak dinonjobkan," kata dia.

Gubernur Jateng mengakui sejak adanya kasus penangkapan Bupati Klaten oleh petugas KPK akhir 2016, ia mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se Jateng di Magelang. Semuanya sepakat menjaga integritas. Dilanjutkan pemberian paparan oleh KPK di Solo.

"Kita sudah habis untuk menyampaikan apa lagi? Maka hanya satu kata saja risiko, kamu melakukan maka itulah risikonya," ujar Ganjar.

Ganjar sempat menelepon tiga kepala daerah karena menerima laporan dari masyarakat terkait penyimpangan di daerah itu. Ia sempat memperingatkan tiga kepala daerah itu agar berhati-hati dan mengubah perilakunya.

"Cuma di beberapa tempat (kepala daerah) menyatakan, mereka mengelak dan menjawab bahwa itu fitnah," kata Ganjar.

Sering ketika ada laporan ke kabupaten tapi tak ditanggapi biasanya diteruskan ke provinsi, dan biasanya langsung diperintahkan Inspektorat Provinsi Jateng untuk menindaklanjuti. Namun diakui Ganjar itu tidak bisa langsung ke pelakunya, biasanya ke pelaku selevel staf ASN pemkab setempat.

"Faktanya ketika kami peringatkan jangan korupsi, jawabannya ya halah kita kan dipilih sendiri-sendiri oleh rakyat, itu faktanya," beber politikus PDI Perjuangan ini.

Ganjar juga menanggapi pernyataan Teguh, bahwa dirinya dinilai hanya bisa melakukan imbauan dan tidak melakukan eksekusi untuk persoalan di Pemkot Tegal.

Menurutnya, gubernur di Jateng memiliki kewenangan berbeda dengan Gubernur DKI yang bisa langsung memberi sanksi kepada wali kota.

"Kalau gubernur dikasih kewenangan (seperti di DKI), saya habisi semua itu. Coba kasih saya kewenangan. Maka yang bisa memagari ini adalah etik (etika masing-masing kepala daerah)," tandas dia.