TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Puluhan perwakilan petani Jatim yang melakukan demo ke Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN) merasa kecewa dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Mereka menuntut Jokowi-JK melakukan reformasi bidang agraria secara sejati.

Wahyu Eka Setiawan, aktivis Wahana Lingkungan (Walhi) Jatim yang melakukan noendsmpuban massa petani ini menilai, pemerintahan Jokowi dan JK belum sungguh-sungguh melakukan reformasi agraria.

Baca: Fakta-fakta Buaya di Muara Jawa, Pawang pun Ikut Dimangsa, Ini Keanehannya

Baca: Tragis, Ini Ritual Supriyanto Sebelum Tewas Diterkam Buaya Sungai Muara Jawa

"Reformasi yang dilakukan masih palsu, belum mencerminkan reformasi agraria sejati. Kami menuntut adanya reformasi agraria sejati," kata Wahyu saat ditemui di sela-sela aksi di depan Kawilarang BPN Jatim Jl Imjoko Surabaya, Senin (25/9/2017).

Selain reformasi sejati, petani Jatim juga pemerintah melakukan evaluasi tim penyelesaian agraria dengan melibatkan rakyat yang berkonflik.

Kemudian, BPN Jatim. Juga didesak mendata ulang g kasus-kasus agraria yang .elibatkan rakyat dengan birokrasi serta pengusaha.

Petani Jati juga meminta supaya dihentikan perampasan tanah atau ruang hidup dengan dalih untuk kepentingan umum dan kesejahteraan sosial.

Menurut Wahyu, lahan sawah di Jatim terus menyempit. Data Pemprov Jatim menyebutkan, setiap tahunnya sekitar 1.000-1.100 ha lahan produktif beralih fungsi. Ada yang
menjadi kawasan industri, pertambangan dan perumahan.

"Penguasaan lahan terbesar di Jatim saat ini dikuasai 126 perusahaan perkebunan, baik swats atau PTPN," terang Wahyu.

Wahyu juga menyoroti makin meningkatnya eskalasi kaus konflik agraria di Jatim yang terus meningkat. Seperti kasus konflik agraria di Wongsorejo Banyuwangi dan petani sengon di Blitar dan kasus Tumpang Pitu Banyuwangi dan pesisir selatan Lumajang .

"Para petani terpaksa berhadapan dengan negasbkaren ingin mempertahankan hak atas tanahnya," terang Wahyu.

Kini perwakilan petani dan para aktivis yang me dampingi masih beraudensi dengan BPN Jatim. Mereka menyampaikan persoalan-persoalan agraria dan tuntutannya ke BPN.