Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling rentan longsor, terutama di musim penghujan.

Dari 845 kejadian di Indonesia, 142 di antaranya terjadi di Jawa Barat.

Kepala Mitigasi Gerakan Tanah Badan Geologi, Agus Budianto mengatakan perilaku manusia juga mempengaruhi terjadinya longsor tanah.

“Karena penduduk, wilayah perbukitan, ada pemanfaatan lahan yang harus ditata,” ujarnya di Auditorium Geologi, Rabu (11/10/2017).

Persib Siap Depak Pemain Untuk Musim Depan Hingga Michael Essien Akan Kembali ke Liga Ghana https://t.co/7BYc3ZCi4r via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) October 12, 2017

Menurutnya masyarakat harus diberi pemahaman mengenai tata guna lahan agar masyarakat yang tinggal di perbukitan memahami cara membangun rumah yang benar.

“Kalau mereka bermukim di ketinggian, harus diperhatikan tanamannya, tata guna lahan, dan airnya, konsepnya seperti itu. Kalau itu tidak diberi pemahmaan secara berkelanjutan, kita akan mendapat persoalan itu,” ujarnya.

Untuk meminimalisasi kejadian longsor, Agus Budianto juga mengatakan perlunya partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan perubahan yang terjadi di lingkungan.

Jika sudah ada laporan dari masyarakat, maka selanjutnya BPBD dan Badan Geologi dapat langsung bertindak.

Ia menyontohkan kejadian kejadian longsor di Tasikmalaya yang gejala awalnya diketahui masyarakat, tetapi tidak dilaporkan hingga akhirnya longsor terjadi dan menimbulkan korban.

“Kami survei di Jawa Barat ini, kebetulan saya di Tasikmalaya kemarin, jadi ada namanya limpasan air dari daerah lereng. Mereka tahu itu, tapi mereka tidak ada pemahaman tepat bahwa air bisa bermasalah, akhirnya terjadi,” ujarnya.

Agus Budianto juga mengatakan, ke depannya masyarakat harus memanfaatkan peta kebencanaan untuk mempertimbankan pembangunan rumah di sebuah tempat.

Diharapkan pemerintah dapat berjejaring untuk mensosialisasikan peta kebencanaan ini kepada masyarakat.

“Harusnya itu menjadi tanggung jawab bersama. Kita punya jaringan pemerintah pusat, Gubernur, Bupati, jaringan RT, dan jaringan RW. Ketika dimanfaatkan harusnya peta ini terdistribusi secara baik karena dia menggunakan peta digital,” ujarnya.