TRIBUNNEWS,COM, MAKASSAR - Makassar menjadi kota dengan presentase suap terendah di Indonesia. Hal itu terlihat dari hasil survei Transperency International Indonesia (TII) mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengatakan, bahwa itu suatu bukti nyata dari kinerja transparansi yang dilakukan pemerintah saat ini.

"Alhamdulillah, ini adalah salah satu bukti nyata kerja transparansi pemerintah saat ini," ungkapnya, Sabtu (25/11/2017).

Sebelumnya, Manajer Riset TII, Wawan Sujatmiko menyebutkan, ada lima komponen yang digunakan sebagai indikator mengukur IPK ini, yaitu prevalensi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi.

"Kota dengan persentase biaya suap terendah adalah Makassar sebesar 1,8 persen dari total biaya produksi, sedangkan kota dengan persentase suap tertinggi adalah Bandung sebesar 10,8 persen dari total biaya produksi," jelas Wawan dalam pemaparan hasil surveinya di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017) lalu.

Survei dilakukan terhadap 12 kota di Indonesia, yakni Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar dan Medan.

Waktu pengambilan data survei ini dilakukan sejak Juni hingga Agustus 2017 dengan responden sebanyak 1.200 pelaku usaha yang tersebar di 12 kota. Kemudian dengan demografi persebaran skala perusahaan kecil (41 persen) menengah (29 persen) dan besar (30 persen), serta persebaran sektor industri yakni keuangan (3 persen), kontruksi (15 persen), perdagangan (26 persen), jasa (26 persen) dan manufaktur (30 persen).