Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda 

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik Sri Mulyani sebagai Bupati Klaten di Grhadhika Bhakti Praja, Senin (27/11/2017).

Tak lama setelah petugas KPK menangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini, dipilihlah Plt Bupati yakni Sri Mulyani.

Saat pelantikan Sri Mulyani, Bupati Ganjar memintanya belajar dari kasus Sri Hartini. Ganjar mendorong Sri Mulyani mereformasi birokrasi, membangun integritas dan penataan sistem.

"Ini pekerjaan rumah (PR) bagi Bupati Klaten untuk meletakkan dasar pemerintahan yang baik," kata Ganjar usai melantik Sri Mulyani.

Baca: Sudah Mentradisi, Gubernur Ganjar Siap Viralkan Sepak Bola Api

Baca: Catatan dari PPSA XXI Lemhannas RI: Ketika Sipil dan Militer Jatuh Cinta

Baca: Sebenarnya Ini Tugas Cristian Gonzales di Timnas Indonesia U-19

Ia meminta Bupati Klaten bekerjasama dengan KPK untuk koordinasi, supervisi, dan pencegahan. Ganjar melakukan ini sejak awal menjabat gubernur pada 2013 lalu.

"Yang di provinsi tinggal diduplikasi saja untuk dilaksanakan. Bisa dimulai dengan lapor LHKPN, anggaran yang transparan, kanal pengaduan masyarakat dibuka seluas-luasnya. Jadi masyarakat juga bisa mengontrol," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, Sri Mulyani berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, terlebih yang bersangkutan juga sudah melakukan penandatanganan pakta integritas.

"Sekarang tinggal mengecek saja pelaksanaannya. Selebihnya ya bantuan masyarakat, sebab orang saling memberi kan nggak ada yang tahu," kata Ganjar.

Belum lama ini, Ganjar mengaku banyak berdiskusi dengan KPK. Ia menyampaikan model-model di daerah. Contohnya, ada seseorang yang meminjam bank kemudian uangnya diberikan ke penerima suap.

"Kemudian yang klasik ngasih uang di depan dan belakang, atau nanti ditukar dengan proyek yang akan dia pimpin, macam-macam metodenya. Jadi (KPK) simpulnya sudah tahu, tinggal mengawasi saja," kata Ganjar.