Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Gaji perawat mestinya tidak lebih kecil dari upah minimal kabupaten/kota (UMK).

Bupati dan wali kota mestinya bisa membuat kebijakan agar kesejahteraan perawat honorer bisa tercukupi. Terlebih jumlahnya di tiap daerah tidak terlalu banyak.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika menerima audiensi ratusan perwakilan Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Jawa Tengah, di ruang rapat kantor gubernur, Kamis (7/12/2017).

"Kalau melihat jumlahnya yang cuma sedikit-sedikit harusnya bisa di-UMK-kan, kemampuan anggaran kabupaten dan kota saya kira mampu," kata Ganjar.

Dari data yang dimiliki GNPHI Jateng, perawat honorer di Purworejo sejumlah 150 orang bertugas di RSUD dan 75 orang di puskesmas.

Sementara di Kendal sejumlah 304 orang di RSUD dan 160 orang di puskesmas. Di Sukoharjo sebanyak 150 orang di RSUD dan 60 orang di puskesmas.

Dalam forum ini, gubernur juga sempat menelpon Bupati Kendal Mirna Annisa.

Ia menanyakan ke bupati apakah memungkinkan jika perawat honorer digaji sesuai UMK.

Mirna menjawab bahwa hal itu memungkinkan, terlebih Pemkab Kendal di tahun 2018 memiliki program satu desa satu dokter.

Maka, nantinya program itu akan mengikutsertakan para perawat untuk membantu tugas dokter.

Selain itu, Mirna juga merencanakan untuk menyamakan upah perawat dengan upah guru honorer K2.

"Coba kami godog lagi, karena kalau kemarin kita akan naikkan untuk honorernya (perawat) mau kita samakan dengan K2-nya guru di angka Rp 1,6 juta. Insyaallah mungkin, pak," jawabnya dari sambungan telepon.

Ganjar kemudian memerintahkan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jateng untuk segera mengawal dan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota.

Menurut gubernur, persoalan perawat honorer hampir mirip dengan persoalan guru tidak tetap (GTT).