TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Besaran bantuan keuangan dari Pemprov Kalimantan Utara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara angkanya belum diketahui secara pasti.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie bahkan belum menyebutkan besar dana yang akan disalurkan nanti. 

Pemprov Kalimantan Utara sebut Irianto Lambrie masih akan melihat lebih jauh kapasitas keuangan pemprov di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara. 

"Saya belum tahu. Nanti kita akan lihat dulu. Pembangunan di Kabupaten/Kota tidak selamanya bisa melalui bantuan keuangan. Bisa saja dalam bentuk program," katanya kepada Tribun, Rabu (13/12/2017) pukul 17.30 sore usai menggelar rapat tertutup di gubernuran menjelang Kedatangan Kapolri, Jumat (15/12/2017) nanti. 

Irianto mengatakan, defisitnya kapasitas APBD bukan hanya dialami oleh Kabupaten/Kota.

Pemprov juga mengalami hal yang sama. Kebutuhan pembangunan yang ditanggung pemprov cukup banyak seperti melanjutkan penyediaan infrastruktur di daerah perbatasan dan kawasan strategis lainnya, termasuk pemenuhan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan lainnya.

Baca: Pelanggaran, Video Rapim Pemprov DKI Tak Diunggah di YouTube

"Termasuk juga kita akan membangun kantor-kantor pemerintahan," sebutnya. 

Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota tetap akan dianggarkan di APBD Kalimantan Utara Tahun 2018. Namun, penganggaran tersebut juga tidak serta-merta dilaksanakan. 

"Misalnya kalau belum ada usulan dari Bupatinya tidak boleh ujuk-ujuk. Diaudit nanti, Bupati usul A, yang dibangun adalah B, itu yang bisa jadi masalah," sebutnya. 

Dengan kapasitas anggaran saat ini tuturnya, sulit untuk memberikan bantuan keuangan dalam jumlah besar. Irianto mengatakan, bantuan akan didalami dalam pembahasan lebih lanjut di tim anggaran pemerintah daerah. 

"Kita lakukan dengan proporsional. Mungkin ada yang dapat, ada yang enggak, bisa saja," ujarnya. (Wil)