TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, khususnya Kaltim sudah santer berhembus.

Tim Korlantas Mabes Polri bahkan sudah melaksanakan pemetaan di tiga provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Kajian dalam rangka rencana pemindahan ibu kota RI sudah dilaksanakan pada 11 sampai 14 Desember di Polda Kaltim, serta 11 sampai 13 Desember di Polda Kalsel dan Polda Kalteng.

Pemerintah menugaskan Tim Korlantas Mabes Polri mengkaji aspek lalu lintas dan jalanan di Kalimantan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat ditemui Tribun Kaltim di Tanjung Selor, Jumat (15/12/2017) mengatakan bahwa ketiga provinsi tersebut memiliki potensi menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.

"Kalimantan relatif aman semua. Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur," ujarnya. "Tiga daerah ini yang potensial," tambahnya singkat.

Baca: DPP Partai Golkar Berhentikan Rita Widyasari, Tunjuk Sofyan Hasdam Plt DPD Katim

"Kaltim tidak banyak merepotkan Jakarta, saya sebagai Kapolri".

Demikian diungkapkan Tito Karnavian saat ditanya peluang Kaltim jadi ibu kota Negeri Republik Indonesia dari kacamata keamanan dan kondusifitas wilayah.

Kendati demikian Kapolri menegaskan bahwa dirinya tak mempunyai wewenang untuk memutuskan hal tersebut (ibu kota negara).

"Bisa saja, ini kan saya dengar Kaltim, Kalteng dan Kalsel. Bisa saja. Tapi saya bukan pengambil keputusan untuk itu," jelasnya.

Baca: BMKG Cabut Peringatan Tsunami Gempa Tasikmalaya

Jenderal bintang empat tersebut mengapresiasi situasi kamtibmas yang kondusif di Kaltim. Ia berharap situasi ini harus dipertahankan, juga dijadikan kebanggaan bagi warga Kaltim itu sendiri.

"Ini yang harus disyukuri penduduk Kaltim. Keamanan yang relatif stabil," katanya.

Menurutnya, keamanan menjadi modal terpenting bagi kemajuan suatu daerah. Daerah yang aman dan kondusif mampu menyedot perhatian investor, hingga kemudian mereka merasa tenang untuk berinvestasi.