Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatatkan realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 95,77 persen. Realisasi anggaran ini mengalami kenaikan dibanding realisasi anggaran 2016 yang mencapai 93,91 persen, dimana penyerapan tahun lalu merupakan prosentase tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan catatan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat, total volume APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 34.715.558.011.749. Dari total tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp. 33.250.432.050.778 atau sebesar 95,77 persen, dan sisa anggaran sebesar Rp 1.465.125.960.971.

APBD Provinsi Jawa barat Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan Rp. 4.818.769.203.866 atau sekitar 1,87 persen bila dibanding dengan APBD 2016 yang sebesar Rp 29.896.788.807.883.

Menanggapi laporan realisasi keuangan di akhir tahun ini, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) menyebut ini sebagai pencapaian terbaik sepanjang dia menjabat,
“Alhamdulillah, para ASN Pemprov Jabar memang luar biasa, mereka dapat mengawal program pelayanan publik dengan merealisasikan anggaran sesuai jadwal dan skema yang sudah direncanakan, tahun lalu dengan serapan 93,91 persen saja sudah tertinggi di Indonesia, Saya rasa capaian tahun ini di 95,77 persen juga akan masuk tertinggi”, ujar Aher di Bandung, Minggu (31/12/2017).

Pencapaian terbaik lainnya dalam tata kelola keuangan adalah tahun ini Pemprov juga kembali dapat menetapkan APBD tahun 2018 tepat waktu, bahkan kali ini diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat dapat menetapkan tepat waktu, hal ini menunjukkan fungsi pembinaan dan layanan evaluasi APBD Kabupaten kota oleh Pemerintah Provinsi dapat berhasil sempurna. Bagi entitas pemerintah daerah, penetapan APBD tepat waktu disertai opini WTP, berpeluang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.

“Saya juga bersyukur, para pengelola keuangan kita telah berhasil mengawal penetapan APBD tepat waktu untuk Provinsi dan Kabupaten Kota Se Jawa barat, sehingga memastikan belanja pemerintah untuk program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan diawal tahun 2018” tutup Aher. (*)