Laporan Wartawan Tribun Medan, Jefri Susetio 

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, mengatakan, pemberian dana bansos kepada rumah ibadah tidak efektif untuk mencari dukungan. Pasalnya, jelang pencoblosan, ia terpaksa melakukan money politik kepada masyarakat.

“Jujur saya sampaikan, penerimaan bansos tidak berkaitan dengan tahun politik. Bukan saya bilang tidak bekerja untuk rakyat, namun jujur saya sampaikan daerah pemilih saya, terserah siapa yang marah, tidak perlu ada program-program. Jadi, tidak ada uang perintah Ustaz kalah,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada Tribun Medan/Tribun-Medan.com, Rabu (17/1/2018).

Baca: Kasus Bocah Kecanduan Seks Bukan Pada YK Saja, Bocah Lain Bahkan Lebih Parah

Ia menyampaikan, tidak ingin melakukan pencitraan lewat pemberian uang bansos, karena memperjuangkan uang bansos sekadar dipilih oleh ustaz dan pengurus masjid. Sedangkan, jamaah memilih kandidat calon legislatif yang punya uang.

Dia menuturkan, masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) Binjai dan Langkat memilih calon legislatif karena uang. Ia mengakui pernah melakukan money politik lantaran ingin menjadi anggota DPRD Sumut.

“Kalau saya tidak kasih uang saat pemilu, satu orang Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu jangan harap saya bisa terpilih. Jumlah pasti yang saya keluarkan tidak ingat. Tapi sampai hari ini, saya masih punya utang untuk biaya kampanye terdahulu,” katanya.

Berapa uang yang harus dikeluarkan? Tanya Tribun Medan/Tribun-Medan.com. Ia menjawab, tinggal dikalkulasikan saja. Bila ingin terpilih menjadi anggota DPRD Sumut harus punya 15 ribu suara. Jadi, tinggal dihitung saja.

“Berapa uang yang dikeluarkan saat pemilihan, tinggal dihitung saja Rp 50 ribu kali 15 ribu orang. Bahkan lebih segitu. Belum lagi uang kampanye, sosialisasi, dan pertemuan dengan kelompok masyarakat. Jadi, saya masih punya utang,” ujarnya.