Demi mendapatkan keterangan, Tribun-Medan berupaya melakukan wawancara dengan pengurus masjid. Namun, Ketua BKM Masjid Al-Jihad, Poniman tidak memberikan keterangan. Padahal, sudah dua kali Tribun mendatangi masjid tersebut.

Mulanya, ia enggan menanggapi permohonan wawancara yang diajukan Tribun, karena akan memotong rumput untuk pakan ternah. Tapi, ia menyarankan Tribun untuk datang kembali. Keesokan Tribun datang tapi ia tidak bisa diwawancarai karena ada tetangga yang meninggal dunia.

Sementara itu, pengurus masjid lain, Musidi mengungkapkan, tidak paham tentang proposal hibah bansos. Ia mendapat kabar uang bansos belum cair, sehingga masjid tidak ada menerima bantuan dari Pemprov Sumut.

“Saya kurang tahu, tapi belum ada menerima apapun. Kami mengharap kali (uang bansos). Kami perlu untuk membuat paving blok, dan masih banyak lagi pembangunan. Kami baru saja siap melakukan renovasi. Pembangunan sejak tujuh tahun lalu. Dahulu masjid tidak sebesar ini,” ujarnya.

Ia bilang, Masjid Al-Jihad, Namorambe tidak pernah menerima bantuan sosial dari Pemerintah. Selama ini, uang pembangunan berasal dari swadaya masyarakat. Tapi, dahulu Bupati Deliserdang Ashari Tambunan pernah memberikan uang Rp 10 juta.

“Biaya renovasi masjid cukup besar mencapai Rp 1 miliar, jadi sangat membutuhkan bantuan Pemerintah,” katanya.

Selanjutnya, dua gereja yang tercantum mendapat dana bansos Rp 54 juta namun tidak menerima apapun adalah Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Tanah Lapang Pangururan, Kabupaten Samosir dan Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Kemenangan, Kota Pematangsiantar.

GKPI Tanah Lapang Pangururan, Samosir, yang beralamat di pusat Kota Pangururan saat dikunjungi Tribun Medan, Kamis (4/1/2018), tampak baru saja melakukan pembangunan, tampilan luarnya cukup cantik, namun bagian dalam gereja, masih terbengkalai, tidak memiliki asbes dan dekorasi yang masih ala kadarnya.

Pembangunan ini sudah dihentikan, karena GKPI Tanah Lapang Pangururan ini sudah kekurangan dana, dan hal inilah yang membuat mereka mengajukan proposal untuk mendapat bantuan dana pembangunan gereja kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Kami memang membutuhkan bantuan untuk pembangunan gereja kami yang belum rampung itu. Makanya kami pernah mengajukan proposal bantuan dana ke pemerintah," ujar Sinaga, Guru Jemaat GKPI Tanah Lapang Pangururan, di kediamannya di Kota Pangururan.

Meski membutuhkan, Sinaga menuturkan mereka tidak pernah mendapat bantuan sosial seperti yang ditanyakan Harian Tribun Medan kepadanya. Menurutnya baru kali ini dia dengar gereja mereka mendapat dana bantuan sosial untuk pembangunan gereja dari Pemerintah Provinsi Sumut.

"Tidak ada kami terima dana begitu. Kami baru tahu dari adek ini. Itu bansosnya untuk tahun 2017 kan, kami ngak pernah dapat kabar kalau kami dapat bantuan pembangunan itu," ujar Sinaga, seraya tersenyum dan mengeleng-geleng kepala seakan tidak percaya masih ada saja orang yang  berani menyelewengkan dana pembangunan gereja.

Ia pun mengutarakan tidak pernah membubuhkan tanda tangan apapun untuk menerima bantuan sosial tersebut, padahal setiap kali GKPI Tanah Lapang Pangururan mendapat sumbangan (bantuan), Guru Jemaat  harus mengetahuinya dan kemudian diumumkan setiap minggunya kepada jemaat.

"Setiap menerima sumbangan, walaupun itu asbak rokok, kami selalu mengumumkannya kepada jemaat, apalagi ada yang begini. Sekali lagi saya sampaikan tidak ada kami terima bantuan apa pun dari Pemerintah Provinsi Sumut," ujarnya.