TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2017 untuk pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Provinsi Banten dan Jawa Barat (Wilayah I) terjadi peningkatan rata-rata nilai evaluasi 4,56 poin dari 49,87 pada 2016 menjadi 54,43 pada tahun 2017.

Rata-rata nilai juga di atas 50, yang artinya berada pada kategori CC.

Tercatat ada 62 Kabupaten/Kota dengan predikat “B”, namun masih ada 102 kabupaten/kota atau 58,62% dari total seluruh kabupaten/kota di Wilayah I masih mendapat nilai di bawah B, 57 Kabupaten/Kota dengan predikat “CC”, 43 Kabupaten/Kota dengan predikat “C”, dan tidak ada lagi kabupaten/kota yang mendapat predikat “D”.

Hasil tersebut mencerminkan semakin meningkatnya komitmen pimpinan daerah dalam perbaikan akuntabilitas kinerja.

Tidak jarang Bupati dan Walikota yang membawa seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya ke kantor Kementerian PANRB di Jakarta, maupun mengundang Tim dari Jakarta guna memberikan asistensi dan bimbingan teknis.

Salah satu yang merasakan adalah Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, yang menyampaikan rasa terimakasihnya pada Kementerian PANRB karena telah melakukan bimbingan diwilayahnya.

Dengan asistensi yang didapat, membuat pihaknya dapat memperbaiki pelayanan di roda pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.

Menurutnya, salah satu cara mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran dengann membangun e-government yang sudah terintegrasi seluruh Kabupaten dan Kota di seluruh Pemprov Kepri. Hasilnya, SAKIP Pemerintah Provinsi Kepri naik dari B pada 2016 menjadi BB di tahun 2017.

“Untuk mewujudkan pemerintah yang akuntable, bersih dan berdaya saing, kami telah membangun e-government, dimana seluruh Kabupaten dan Kota se Kepri sudah terintegrasi. Dan kedepan akan terus kami kembangkan,” paparnya, Jumat (26/1/2018).

Bukan hanya Kepri yang merasakan manfaat aistensi dan bimbingan teknis. Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, Natuna berhasil memperoleh predikat BB dari predikat CC pada tahun 2016.

Salah satu cara yang dilakukan dengan menindak tegas kepala OPD yang kinerjanya lamban, misalnya dengan mengganti atau melakukan rotasi.

Upaya dilakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap para kepala OPD yang kurang berkinerja, dan menjadi pembelajaran bagi kepala dinas lainnya untuk tidak mengikutinya.

“Jika ada program yang dimulai bulan Januari, namun hingga Juli tidak selesai, akan saya tanya kendalanya apa. Kita panggil kepala OPD-nya, kalau alasan tidak relevan, akan kita ganti,” sergahnya.

Akan halnya Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah yang mengatakan bahwa komitmen pimpinan merupakan dasar dalam mewujudkan birokrasi yang efisien. Upaya lainnya yang dilakukan adalah perbaikan SDM, dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. Perencanaan juga harus matang.