TRIBUNNEWS.COM, ASMAT - Prihatin dengan persoalan gizi buruk dan penyakit campak yang menimpa anak-anak balita di Asmat membuat bakal calon gubernur Papua, John Wempi Wetipo (JWW) turun gunung.

Bakal calon yang di usung PDI Perjuangan itu berkunjung langsung ke Kabupaten Asmat, Jumat (26/1/2018) untuk melihat dari dekat kondisi yang terjadi dengan membawa bantuan Pangan dan Uang Tunai dari Aksi relawan Jww menggalang Dana Solideritas Untuk asmat di beberapa kota di Papua. 

Wempi datang dengan misi kemanusiaan dari Yayasan Baliem Mission Center (BMC) yang dipimpinnya

Dari informasi langsung yang diterimanya saat ini ada 70 anak balita meninggal dunia lantaran wabah gizi buruk dan campak, di mana ditemukan 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk

“Kini ada 93 pasien yang menjalani rawat inap di Agats, masing-masing 41 orang di RSUD Agats dan 52 pasien di aula Gereja GPI," ungkap John Wempi Wetipo.

Dikatakannya, dari pantauan langsung dia melihat Pemerintah Kabupaten Asmat sudah sangat luar biasa memberdayakan masyarakatnya untuk menuntaskan persaoalan ini.

"Saya berharap segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang bekerja sama dengan TNI dan Polri merehabilitasi masalah yang diialami anak-anak di daerah itu berhasil. Namun, perlu kerja bersama-sama untuk mencari solusi jangka panjang agar hal serupa tak kembali terjadi," paparnya.

Wempi mengatakan, ketahanan pangan di Asmat sangat lemah, ditambah lagi kehidupan masyarakat yang jauh dari akses bahan pangan yang diperoleh di pasar ataupun didistribusikan pemerintah daerah melalui Bulog dan raskin.

"Beberapa orangtua anak yang di rehabilitasi gizi buruk mengatakan kehidupan mereka sangat susah karena berada di wilayah terpencil serta jauh dari akses transportasi. Hal ini membuat mereka rendah memperoleh asupan gizi dan makanan layak konsumsi,” tuturnya.

Ke depan, diakuinya harus ada upaya bersama untuk mengajari mereka bercocok tanam dan mengelola makanan yang baik.

"Semua pihak tak mencari kambing hitam atas kasus ini, apalagi menyalahkan pemerintah daerah yang tak mampu mengelola anggaran, khususnya 80 persen dana Otsus yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua kepada kabupaten. Dana Otsus yang.diberikan ke Asmat senilai.Rp 106 miliar dari 80 persen yang diberikan kepada mereka. Namun, tidak sepenuhnya untuk dikelola di bidang kesehatan, dibagi-bagi juga untuk kegiatan lain. " Jadi totalnya Rp 15 miliar. Ini kabupaten baru, dengan dana seperti itu dan lokasi yang sulit ini, tentu sangat kecil," urainya.