TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG – Bakal calon gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said menandaskan, jika terpilih sebagai gubernur, setiap hari dia akan mengingatkan para pejabat di Jateng untuk tidak korupsi.

Dia akan mengambil waktu 3-5 menit untuk bicara tentang korupsi kepada para pejabat, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kalau setiap hari 3 sampai 5 menit saya bicara kepada para pejabat Bapak, Ibu jangan korupsi. Jangan curi uang rakyat. Saya yakin perilaku pejabat akan berubah,” kata Pak Dirman saat berbicara dalam acara Musyawarah Kerja Daerah kerda Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jateng, Sabtu (3/2) di Semarang.

Dalam acara itu GNPK Jateng mengundang bakal calon gubernur Jateng untuk mengetahui komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi. Namun hanya Pak Dirman yang hadir dalam kesempatan itu.

Pak Dirman berpendapat, pemberatasan korupsi hanya akan efektif jika ada komitmen yang kuat dari para pemimpin. Karenanya jika terpilih sebagai gubernur Pak Dirman bertekad akan mendorong pemberantasan korupsi dengan maksimal agar tercipta pemerintahan yang bersih.

Baca: Ketum PAN Bantah Bahwa Kasus Korupsi Zumi Zola karena Gaji Gubernur Kecil

“Orang di bawah itu melihat ke atas. Orang di bawah cenderung mengikuti perilaku atasnnya,” lanjutnya.

Pak Dirman mencontohkan, di kantor para bawahan biasanya akan mengikuti apa yang dilakukan pemimpin kantor.

Kalau pemimpin kantornya suka olah raga jalan, seluruh orang di kantor akan tiba-tiba suka jalan. Kalau pemimpin kantor suka golf, bawahan juga akan berusaha suka golf.

“Jadi orang di bawah itu tergantung pada orang di atasnya. Saya mengalami sendiri hal ini. Saat di ESDM, saya gariskan saya ingin begini dan begitu, semua birokrat ikut. Tidak ada yang bantah,” terangnya.

Dalam kesempatan itu Pak Dirman menyampaikan kerpihatinannya dengan makin banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

Dari awal terbentuknya KPK sudah 476 pejabat publik harus mengenakan seragam oranye KPK dengan rincian 25 menteri, 71 bupati/walikota dan 19 gubernur, 4 duta besar, 7 komisianer, 144 anggota DPR RI, 175 eselon I, ISI dan III. Dan jika ditambah dengan pelaku korupsi bukan pejabat, jumlahnya 736.

"Sampai 2015 kerugian negara akibat korupsi mencapai RP 203,9 triliun. Setara delapan kali lipat APBD Jateng, atau setara dengan 4 juta ruang kelas SD, 66.000 gedung puskesmas, dan jika dibagi ke petani seluruh Jateng setiap petani akan menerima Rp 122 juta," paparnya.

Koruptor, tambah Pak Dirman, tidak pernah berpikir jerih payah masyarakat yang membayar pajak.

"Saya sering melihat mbok-mbok di Pasar Peterongan.

Mereka berangkat ke pasar jam 12 malam, jualan sayur daging dan lainnya. Mereka membayar pajak dari rupiah ke rupiah.

Kok teganya, pengumpulan pajak dari ribuan bahkan jutaan mbok-mbok pedagang yang bekerja sekian lama tiba-tiba dikeruk dalam satu tempo," tandasnya.

Korupsi, tandas Pak Dirman, lebih dari sekadar mengambil uang rakyat, uang negara. Tapi pengkhianatan terhadap rakyat dan negara.