“Tapi harus dicatat. Jangan sampai yang menjadi poin justru memfasilitasi mereka yang nonprosedural. Tapi juga bagaimana peran pemda agar jangan sampai timbul masalah (TKI) ilegal lagi,” katanya.

TKI ilegal berangkat ke luar negeri tidak melewati skema yang benar.

Jika mereka melewati Perusahaan Jasa TKI (PJTKI), pihak tersebut biasanya tidak terdaftar.

Akibatnya data TKI pun tidak masuk di dinas kabupaten/kota setempat.

Mereka, lanjut Happy, hanya dibekali dengan dokumen perjalanan. Mereka juga menghindari pemberangkatan resmi.

“Biasanya melalui jalur-jalur mudah. Biasanya lewat Batam. Atau daerah lain yang dekat dengan negara tetangga. Sehingga mereka bisa masuk ke Malaysia atau negara timur,” ungkapnya.

Untuk kasus-kasus yang sedang berjalan, LP3TKI biasanya berkoordinasi dengan instansi pusat terkait.

Apabila ada kasus yang menimpa TKI asal Jatim, LP3TKI Surabaya biasanya akan berkoordinasi dengan lembaga di atasnya, Badan Nasional Penempatan dan perlindaungan TKI, serta Direktorat Perlindungan WNI.

Berdasarkan informasi yang didapat Happy, hingga saat ini ada dua TKI asal Jawa Timur yang sudah dieksekusi mati oleh otoritas Arab Saudi.

Mereka adalah Mochammad Zaini dan Siti Zainab. Keduanya berasal dari Bangkalan, Madura.

Menurut dia, kebanyakan TKI asal Madura memilih Arab Saudi sebagai negara tujuan.

Pilihan itu ditunjang karena mereka tidak asing dengan bahasa di negara tersebut dan keinginan mereka untuk sekaligus beribadah.

“Karena mayoritas negara lain, seperti Taiwan, Singapura, dan Hongkong, mensyaratkan kompetensi bahasa setempat. Dengan begitu, mereka lebih memilih ke Arab Saudi karena sudah tidak asing dengan bahasa Arab,” kata Happy.

Kehadiran PJTKI yang beroperasi secara tak resmi juga menjadi faktor banyaknya TKI ilegal.