Dulu kan saya harus ke dua dinas berbeda untuk urus perizinan tapi sekarang cukup di sini. Apalagi pelayanannya ramah," ujarnya.

Siti pun berharap, dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini maka urusan surat-surat dapat lebih mudah serta pelayanan ini dapat semakin baik melayani warga ke depannya. "Saya berharap, kedepan harus ada peningkatan lagi guna melayani masyarakat dengan baik," tambahnya.

Apresiasi juga datang dari Ardie, warga Kota Batam. "Saya sangat mengapresiasi adanya layanan publik satu atap ini karena saya dapat mengurus perizinan dengan cepat,” ungkapnya.

Ardie juga berharap, pemerintah kota Batam harus terus memperbaiki pelayanan publik. Menurutnya, Investasi di Batam tergantung kepada perizinan dan birokrasi.

“Ini sudah bagus tetapi Pemerintah Kota Batam harus terus mempermudah perizinan. Saya sangat mengapresiasi adanya mal pelayanan publik ini," tambahnya.

Sementara itu Menteri PANRB Asman Abnur menyatakan sejak 2017 pemerintah terus mendorong pengintegrasian perizinan di daerah hingga pusat. Kementerian PANRB menargetkan setidaknya ada 12 Kota yang mendirikan Mal Pelayanan Publik pada tahun ini.

Mantan Wakil Walikota Batam ini juga berharap, peringkat kemudahan berusaha Indonesia juga semakin meningkat dengan adanya MPP ini. Pada tahun 2017, ranking kemudahan berusaha di Indonesia mendapat peringkat 72. "Bapak Presiden, menargetkan rangking EODB kita naik menjadi peringkat 40," imbuhnya.(*)