Tribun

Lihat Satu Jam Terjadi 10 Kecelakaan, Bupati Pekalongan Tuding Pengembang Proyek Jalan Tol Gegabah

Terhitung dalam satu jam 10 pengendara mengalami kecelakaan saat melewati Jembatan Pringgodani Pekalongan

Editor: Sugiyarto
Lihat Satu Jam Terjadi 10 Kecelakaan, Bupati Pekalongan Tuding Pengembang Proyek Jalan Tol Gegabah
TRIBUN JATENG/BUDI SUSANTO
Asip Kholbihi Bupati Pekalongan pimpin langsung pembersihan ruas Jembatan Pringgodani dari sisa matrial yang dibawa oleh truk matrial proyek jalan tol, Senin (23/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Budi Susanto

TRIBUNNEWS.COM, PEKALONGAN - Terhitung dalam satu jam 10 pengendara mengalami kecelakaan saat melewati Jembatan Pringgodani Pekalongan dikarenakan lumpur yang terbawa oleh truk proyek tol ditambah dengan hujan yang mengguyur Pekalongan dan sekitar.

Hal tersebut membuat Pemkab dan Polres Pekalongan bertindak untuk membersihakan jembatan tersebut dari lumpur.

Pembersihan yang dilakukan menggunakan air yang disemprotkan dari mobil pemadam kebakaran (Damkar), dan penyemprotan dilakukan di setiap sisi jembatan secara bergantian agar lalu lintas tetap berjalan.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi yang mendengar informasi terkait beberapa pengendara terjatuh akibat jalan licin karena ceceran tanah dari truk proyek, langsung menerjunkan mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan sisa tanah merah yang ada sepanjang jalan.

"Masyarakat komplain terhadap mobilisasi kendaraan material jalan tol, terutama pada saat hujan. Kami mengingatkan pelaksana proyek jalan tol, baik SMJ maupun Waskita, terpal harus rapi, sehingga tanah tidak berceceran di jalan," tegas Asip, Senin (23/4/2018).

Pihaknya meminta jika turun hujan, secepatnya diantisipasi. Disiapkan mobil penyiramnya, sehingga tanah yang berceceran di jalan bisa segera dibersihkan.

"Kami mengirim mobil Damkar. saya pimpin langsung untuk melakukan langkah penanganan, karena korbannya sudah puluhan," terang Asip.

Asip meminta agar manajemen mobilisasi material untuk proyek jalan tol ditata kembali. Dan pihak pengembang harus memegang komitmen untuk kembali ke MoU yang sudah disepakati bersama.

"Jangan ngawur lah. Ini kan masyarakat sudah mendukung program nasional, tapi hak-hak masyarakat harus dilindungi. Ini ndablek namanya," tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas