TRIBUNNEWS.COM, KENDAL - Ratusan warga dari delapan desa di Kendal yang rumahnya terdampak proyek jalan tol Semarang-Batang berdemo di halaman Kantor DPRD Kendal, Jumat (27/4/2018).

Mereka meminta dilakukan pengukuran ulang dan kenaikan harga ganti lahan milik mereka.

Bahkan, mereka mendirikan tenda untuk menginap di halaman parkir Kantor DPRD Kendal.

Warga melakukan hal itu karena merasa tergusur dari rumah dan tanahnya, sehingga tidak memiliki tempat tinggal.

Mereka akan menginap di halaman Kantor DPRD hingga tuntutannya dituruti pihak pejabat pembuat komitmen (PPK) Tol Semarang-Batang dan BPN Kendal.

Baca: Mengapa Warga Nekat Mengebor Minyak Secara Tradisional Tanpa Peralatan Pengamanan?

Sumiyati, warga Desa Kertomulyo mengatakan, tidak terima dengan harga yang telah ditetapkan PPK.

Akibatnya, hingga kini ia belum mengambil uang ganti di Pengadilan Negeri (PN) Kendal, meski rumahnya telah dieksekusi beberapa hari lalu.

"Saya minta pengukuran dilakukan secara adil sesuai dengan ukuran dan harganya. Tanah kebun saya dikasih harga Rp 250 ribu per meter, saya mintanya seperti layaknya harga tanah berbentuk kapling," katanya.

Sumiyati menilai, uang ganti itu tidak layak.

Pasalnya jika dibelikan tanah di lokasi lain, ia tidak mendapatkan luas tanah yang sama dengan yang dimiliki sebelumnya.

Terlebih, harga tanah tiap warga berbeda-beda nominalnya.

Baca: Kemenaker Diminta Cek Langsung Temuan Ombudsman soal Serbuan TKA di 7 Provinsi

Warga lain yang rumahnya terkena dampak pembangunan jalan tol, Sodikin mengaku, terpaksa menginap di halaman Kantor DPRD bersama warga lain karena tidak mempunyai tempat tinggal.