TRIBUNNEWS.COM, KEBUMEN - Saat ini setiap desa mendapatkan dana desa yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana ini dipergunakan oleh berbagai keperluan.

Mulai dari BUMDes, pengembangan produk unggulan, pembuatan embung, hingga saraba olahraga dana lainnya.

Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy saat menjadi pembicara di Workshop Penggunaan Dana Desa yang dihadiri kepala desa se-Kebumen Jawa Tengah bergarap agar tidak semua dana dihabiskan untuk pembangunan fisik.

Ia meminta kades juga memperhatikan sektor pendidikan yang dikelola warga desa seperti Raudlatul Atfal (RA) atau TK Islam dan Bustanul Atfal atau taman bermain Islam.

"Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan kepala RA seluruh Kebumen, mereka mengeluh tidak mendapatkan dana desa karena tidak dialokasikan. Saya berharap RA dan Bustanul Atfal itu juga mendapatkan perhatian karena berperan membentuk karakter sejak dini," kata Rommy saat menjadi pembicara di workshop yang diadakan di Pendopo Kabupaten Kebumen, Kamis (3/5/2018).

Baca: Sandi-Rommy Bahas Masalah Ekonomi di Indonesia hingga Permasalahan Jakarta

Rommy juga berharap dana desa bisa membuka lapangan pekerjaaan. Diantaranya adalah melibatkan warga dalam proses pembuatan infrastruktur yang dananya berasal dari dana desa.

Kades tidak perlu melibatkan kontraktor untuk pekerjaan yang mungkin dilakukan secara swakelola bersama masyarakat. Karena pada dasarnya, dana desa ini mempunyai spirit untuk memperluas lapangan kerja.

Rommy juga meminta kades untuk hati-hati dalam mengelola dana desa. Sebab jika tidak, fasilitas yang dianggarkan bisa saja tidak terwujud sesuai dengan yang diinginkan.

"Bahkan jika tidak dikelola dengan baik, kades bisa berurusan dengan pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan dana yang dipergunakan," jelas Rommy.

Rommy yakin jika dana yang saat ini mencapai Rp750 juta setiap desa ini dipergunakan dengan baik, maka banyak masalah yang bisa diselesaikan.

Misalnya tingkat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik, tidak ada lagi stunting, tersedianya lapangan kerja, mencegah urbanisasi, hingga menurunkan tingkat ketimpangan antara kota dan desa.

"Dana desa yang saat ini sekitar Rp750 juta setiap desa ini bisa meningkat hingga mencapai Rp1,5 miliar perdesa, sesuai dengan kemampuan keuangan negara," ujar Rommy.

Dalam memilih program harus disesuaikan dengan prioritas pemerintah pusat. Seperti pembuatan irigasi dan jalan. Sebab pemerintah saat ini ingin meningkatkan produksi besar.

“Program desa harus disesuaikan dengan program pemerintah pusat agar semuanya bertemu dalam satu titik yang sama dan masing-masing tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Rommy.