Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Pemkot Samarinda berencana memindahkan pusat pemerintahan ke dekat Bandara APT Pranoto.

Bandara ini akan mulai beroperasi mulai 24 Mei 2018 mendatang.

Hal ini terungkap dalam Rapat seputar Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Samarinda yang digelar di Balaikota Samarinda, Rabu (23/5/2018).

Haris Muhammadun, dari PT Tranadi Tata Utami selaku konsultan yang menyusun masterplan ketika ditemui usai rapat menyampaikan, masterplan yang akan disusun ini akan berlaku selama 20 tahun. 

"Jadi selama 20 tahun akan ada panduan, transportasi ini akan bagaimana," ujarnya. 

Haris menuturkan, saat ini, transportasi darat, udara, air (sungai) ada di Kota Samarinda.

Namun hingga saat ini, Kota Samarinda sama sekali belum memiliki masterplan seputar transportasinya.

Padahal, masterplan ini memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk mengurai dan mengatasi kemacetan. 

Baca: Mengenaskan Bocah Korban Bom Samarinda yang Diotaki Aman Kini Cacat, Kulit Kepalanya Terbakar

Seiring dengan akan beroperasinya Bandara APT Pranoto dan jalan tol Balikpapan - Samarinda, adanya masterplan ini menurutnya menjadi sebuah keharusan.

Beroperasi bandara dan jalan tol ini akan memberikan banyak perubahan bagi Kota Samarinda, khususnya dalam hal transportasi. 

Dia mencontohkan masukan dari Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin, yang meminta agar masterplan yang disusun mengakomodir seputar pemindahan pusat pemerintahan dari Jalan Kesuma Bangsa ke dekat Bandara APT Pranoto.  

"Di sekitar bandara nanti akan ada perpindahan pusat pemerintahan ke sana. Ini juga akan kita coba antisipasi," ujarnya.

Contoh lainnya, dengan status Bandara APT Pranoto yang akan menjadi bandara internasional, jumlah kunjungan ke Kota Samarinda juga tentunya akan meningkat.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan, maka moda transportasi yang berhubungan dengan sektor pariwisata juga perlu dipikirkan.

Menurutnya, akan sangat disayangkan jika meningkatnya jumlah kunjungan ini tidak bisa memberikan manfaat bagi sektor lainnya, khususnya industri pariwisata.

Padahal di lain sisi, sektor pariwisata Kota Samarinda, khususnya wisata sungai masih sangat menjanjikan untuk dikembangkan.

Agar lebih kuat dan mengikat, masterplan yang disusun ini nantinya akan tertuang dalam sebuah Peraturan Walikota (Perwali) Samarinda.

"Semua aspek yang bersentuhan dengan transportasi akan masuk di situ (masterplan). Termasuk kita harus punya kendaraan city tour, bus air, dan sebagainya," ujarnya. (*)