Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, Polri tak akan main-main dalam menjamin netralitas aparatnya.

Hal itu menyusul dugaan kasus di Maluku terkait dengan masalah netralitas aparat.

Baca: PM Inggris Serukan Pemilihan Bebas di Thailand

Apabila benar, kata dia, tindakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah tepat dan tegas. Pihaknya menghormati atas ketegasan Kapolri.

"Tentu kami respect dan mendukung atas ketegasan Pak kapolri yang menegakkan hukum Pilkada. Karena sesuai UU Pilkada seluruh aparatur negara, pemda dan penyelenggara tanpa terkecuali wajib netral. Aparatur harus mampu mengayomi seluruh kontestan," katanya di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (21/6/2018)

Karena itu menurut Bahtiar, tak usah meragukan lagi komitmen Kapolri dalam menjamin netralitas aparatnya.

Pemerintah sendiri juga akan bersikap tegas jika memang ada ASN yang tak netral. Sanksinya bagi yang tak netral sudah jelas.

Baca: Hingga H+5 Lebaran, Total 100 Ribu Pemudik Sudah Tiba di Terminal Kampung Rambutan

Seperti diketahui Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin mendadak diganti. Polri sendiri menyatakan Wakapolda Maluku bukan dicopot tapi dimutasi.

Mengenai adanya isu ketidaknetralan Wakapolda, pihak Polri lewat Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, itu perlu ditanyakan lebih lanjut ke Propam Polri. Sebab itu tanahnya Polri.