Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK - Dampak kerugian ekonomi akibat gempa di Nusa Tenggara Barat sangat besar.

Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB terus melakukan penghitungan kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi di NTB, baik gempa 6,4 SR pada (29/7/2018) maupun gempa 7 SR pada (5/8/2018) lalu.

“Hasil sementara hitung cepat kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB mencapai lebih dari 5,04 triliun rupiah."

"Angka ini sementara, hanya berdasarkan basis data pada 9/8/2018. Dipastikan dampak ekonomi lebih dari 5,04 triliun nantinya,” ucap Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Senin (13/8/2018).

Kerusakan dan kerugian lebih dari 5,04 trilyun rupiah tersebut berasal dari sektor permukiman 3,82 triliun rupiah, infrastruktur 7,5 miliar rupiah, ekonomi produktif 432,7 miliar rupiah, sosial budaya 716,5 miliar rupiah, dan lintas sektor 61,9 miliar rupiah.

Kerusakan dan kerugian  terbanyak adalah sektor permukiman yang kenyataan puluhan ribu rumah penduduk rusak berat, bahkan banyak yang rata dengan tanah.

Sutopo menjelaskan secara wilayah, kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB paling banyak adalah di Kabupaten Lombok Utara yang mencapai lebih dari 2,7 triliun rupiah.

Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah, Lombok Timur 417,3 miliar rupiah, Lombok Tengah 174,4 miliar rupiah, dan Kota Mataram 242,1 miliar rupiah.

Dampak kerusakan dan kerugian ekonomi di Bali masih dilakukan penghitungan.

Kerusakan dan kerugian ini sangat besar.

Apalagi jika nanti data sudah terkumpul semua, maka jumlahnya akan lebih besar.

Perlu triliunan rupiah untuk melakukan perbaikan kembali dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

Perlu waktu untuk memulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi di wilayah NTB.

Pemerintah pusat akan terus mendampingi masyarakat dan Pemda NTB.

Pendampingan ini bukan hanya saat tanggap darurat saja.

Tetapi saat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pun, Pemerintah Pusat akan terus membantu.

Bahkan sebagian besar bantuan yang disalurkan berasal dari pemerintah pusat.

Skala penanganan dampak dampak gempa saat ini sesungguhnya sudah nasional.

Artinya kapasitas nasional yang digerakkan untuk penanganan darurat saat ini sudah skala nasional, baik pengerahan personel, anggaran, logistik, peralatan, dan manajerial.

BNPB masih terus melakukan pendataan dan perhitungan ekonomi dampak gempa.

Nanti saat masa darurat selesai akan masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

BNPB Bersama Kementerian/Lembaga dan NGO akan membangun kembali yang lebih baik daripada sebelumnya dengan prinsip build back better and safer.

Artinya yang akan kita bangun lagi lebih baik baik dan aman.

Lombok adalah daerah rawan tinggi gempa, maka pembangunan kembali nanti harus sudah mengantisipasi gempa agar saat terjadi gempa lagi, korban, kerusakan, dan kerugian dapat lebih sedikit, serta masyarakat lebih aman.(*)