Besok Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Polisi Tak Berikan Izin, Ini Alasannya
Polda Jatim telah memastikan tidak memberikan izin keramaian kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden yang rencanaya di selenggarakan di Tugu Pahlawan
Editor: Sugiyarto
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Demi terwujudnya kondusivitas keamanan bersama Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur masih mempertimbangkan kebijakan terkait deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya.
Terlepas dari tuntutan mahasiswa Peduli Jawa Timur yang menolak Deklarasi #2019GantiPresiden, Polda Jatim telah memastikan tidak memberikan izin keramaian kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden yang rencanaya di selenggarakan di Tugu Pahlawan pada Minggu (26/8/2018).
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera menjelaskan menyikapi adanya kegiatan izin keramaian gerakan deklarasi #2019GantiPresiden adalah mutlak untuk kepentingan keamanan masyarakat secara luas.
Polda Jawa Timut memastikan tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) izin keramaian kegiatan deklarasi tersebut.
"Apabila ada hal-hal yang dilakukan di luar itu maka kami sebagai Kepolisian yang menjaga keamanan," ujarnya di Mapolda Jatim, Jumat (24/8/2018).
Barung mengatakan ada UU Nomor 9 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai tindakan preventif mencegah maupun mengantisipasi potensi adanya gangguan keamanan yang dipicu kegiatan tersebut. Ini semua dilakukannya demi kepentingan publik.
"Kita akan melihat di lapangan untuk memantau adanya kegiatan itu jikalau ada kami akan lakukan tindakan," jelasnya.
Sebelumnya, puluhan mahasiwa Aliansi Pemuda Peduli Jawa Timur mendesak pihak Kepolisian Polda Jatim agar mempertimbangkan kebijakan agar tidak memberikan izin kepada golongan maupun individu terkait rencana deglrasi #2019gantipresiden di Tugu Pahlawan pada Minggu 26 Agustus 2018 pekan depan.
Mereka menggelar unjuk rasa menolak gerakan deklarasi #2019gantipresiden di depan Mapolda Jatim, Jumat (24/8/2018).
Mereka khawatir deglarasi yang syarat dengan kepentingan politik praktis bersamaan tahun politik menjelang Pilpres 2019, bisa menimbulkan keresahan terhadap masyarakat hingga berdampak pada kerukunan umat berbangsa di wilayah Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.