Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akbar Hari Mukti

TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Sejumlah sentono dalem dan paguyuban Kawulo Surakarta (Pakasa) gelar aksi damai di Kori Kamandungan Keraton Solo 23 Agustus 2018 silam.

Anggota Komisi 1 DPRD Solo ikut berkomentar terkait demo tersebut.

Seperti diketahui, aksi damai itu menuntut Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII kembali membuka akses keraton.

Dalam orasi, mereka mengaku sudah setahun lebih tak dapat mengakses keraton. Bahkan untuk masuk ke dalam saja tak bisa.

Selain itu, di dalam orasi mereka menyebut peran Keraton sebagai pusat kebudayaan juga hilang seiring sulitnya pelajar dan mahasiswa mengakses keraton untuk kepentingan pendidikan kebudayaan.

Kepada Tribunjateng.com, Ginda Ferachtriawan, anggota Komisi 1 DPRD Kota Solo menjelaskan, memang seharusnya kawasan Keraton Solo tetap punya peran di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Artinya jangan sampai Keraton Solo ditutup dari masyarakat.

Menurutnya, Keraton Solo saat ini masuk sebagai satu dari 14 daerah destinasi wisata di Solo.

"Itu masuk perda no. 13 tahun 2016 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah," jelasnya, Minggu (26/8/2018).

Maka, sebagai salah satu dari 14 daerah destinasi wisata dan perannya di bidang pendidikan dan kebudayaan, Ginda berpendapat seharusnya kawasan Keraton Solo bisa tetap dibuka, terlebih bagi pelajar dan mahasiswa.

Di sisi lain, Ginda menyebutkan sesuai Perda no. 10 tahun 2013, cagar budaya termasuk Keraton Solo memiliki fungsi sosial.

"Saya kira Keraton Solo punya nilai kegunaan yang besar dalam masyarakat. Ia punya nilai sejarah, budaya, pendidikan, dan lain-lain," terangnya.

Sebelumnya, Koordinator aksi GKR Koes Moertiyah Pakubuwono menjelaskan bila aksi ini digelar untuk menuntut PB XIII mengembalikan para Sentono Dalem ke dalam keraton.