TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Alfred Tayer Mahan, seorang ahli strategi maritim mengatakan, negara maritim adalah negara yang memanfaatkan kekayaan lautnya dalam mencapai kesejahteraan dan kejayaannya.

Pendapat dan kutipan tersebut disampaikan Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan pada orasi kebangsaan Hari Bahari 2018 & Kongres Kebudayaan Sulawesi Selatan Kedua, di Makassar, Minggu (23/9/2018).

Dikatakan Bung Komar, panggilan akrab Komarudin, Proklamator kita, Ir Soekarno telah berpesan “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia. Maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang”.

Pesan yang disampaikan pada National Maritime Convention (NMC) Tahun 1963 ini, menurut Bung Komar harusnya terus dijadikan panduan bagi pemimpin setelah Bung Karno.

Dalam orasi kebangsaan pada Kongres Kebudayaan Sulawesi Selatan (REBUSS) yang dilakukan di Anjungan Pantai Losari Makassar dan dihadiri oleh Gubernur Sulsel, Prof. Dr. Nurdin Abdullah, Bung Komar mengungkapkan pasca pemerintahan Presiden Soekarno maritim menjadi redup.

Padahal pada era Bung Karno, kesadaran maritim dengan menunjuk PM Djoeanda Bung Karno telah membuat deklarasi wawasan Nusantara pada 13 Desember 1957 dan memperjuangkan di forum internasional asas archipelago Indonesia melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1958.

Keseriusan Bung Karno itu, Lanjut Bung Komar kembali ditegaskan dalam Munas Maritim 1963 dengan mengatakan, kita tidak bisa kuat, sentosa, dan sejahtera selama kita tidak kembali menjadi bangsa bahari seperti masa dahulu.

Melalui penunjukan Ali Sadikin sebagai menteri koordinator maritim, Soekarno menjadikan laut Nusantara sebagai pilar utama penggerak perekonomian nasional.

“Kesadaran Bung Karno ini didasarkan pada pengalaman beliau melawan penjajah dan melihat sejarah kejayaan nusantara karena menguasai lautan dan pelayaran,” jelas penulis buku Maluku: Staging Point RI Abad 21 (2017) ini.

Pada Era Orde Baru orientasi maritim yang sudah tertanam dalam pembangunan nasional jadi meredup, bahkan menghilang. Orientasi pembangunan bergeser ke daratan atau continental oriented development (COD). Orde baru dengan dibantu IMF dan Bank Dunia telah menyurutkan pembangunan maritim yang menjadi natur bangsa Indonesia.

Bung Komar mengatakan, KH. Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri pada periode pasca-Orde Baru memberi kesadaran baru tentang Maritim dan kelautan. Diantaranya membentuk Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan.

“Ada banyak kebijakan dan hasil yang signifikan," tandasnya.

Pada era Joko Widodo kembali menyegarkan ingatan kesejarahan bangsa dengan memberikan harapan baru melalui doktrin maritim dunianya. Kesadaran Jokowi-JK juga mengoreksi kesalahan mendasar cara pandang selama ini dalam memaknai Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago state).

“Namun, tetap saja, ada banyak hal yang perlu dikawal dan diluruskan," tutur Anggota DPR RI Komisi II ini.

Diantaranya, kata Bung Komar, pendifinisian tentang maritim yang keliru. Maritim dimaknai dengan laut, padahal maritim adalah berkaitan dengan angkutan laut yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi.