TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Alfred Tayer Mahan, seorang ahli strategi maritim mengatakan, negara maritim adalah negara yang memanfaatkan kekayaan lautnya dalam mencapai kesejahteraan dan kejayaannya.

Pendapat dan kutipan tersebut disampaikan Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan pada orasi kebangsaan Hari Bahari 2018 & Kongres Kebudayaan Sulawesi Selatan Kedua, di Makassar, Minggu (23/9/2018).

Dikatakan Bung Komar, panggilan akrab Komarudin, Proklamator kita, Ir Soekarno telah berpesan “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia. Maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang”.

Pesan yang disampaikan pada National Maritime Convention (NMC) Tahun 1963 ini, menurut Bung Komar harusnya terus dijadikan panduan bagi pemimpin setelah Bung Karno.

Dalam orasi kebangsaan pada Kongres Kebudayaan Sulawesi Selatan (REBUSS) yang dilakukan di Anjungan Pantai Losari Makassar dan dihadiri oleh Gubernur Sulsel, Prof. Dr. Nurdin Abdullah, Bung Komar mengungkapkan pasca pemerintahan Presiden Soekarno maritim menjadi redup.

Padahal pada era Bung Karno, kesadaran maritim dengan menunjuk PM Djoeanda Bung Karno telah membuat deklarasi wawasan Nusantara pada 13 Desember 1957 dan memperjuangkan di forum internasional asas archipelago Indonesia melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1958.

Keseriusan Bung Karno itu, Lanjut Bung Komar kembali ditegaskan dalam Munas Maritim 1963 dengan mengatakan, kita tidak bisa kuat, sentosa, dan sejahtera selama kita tidak kembali menjadi bangsa bahari seperti masa dahulu.

Melalui penunjukan Ali Sadikin sebagai menteri koordinator maritim, Soekarno menjadikan laut Nusantara sebagai pilar utama penggerak perekonomian nasional.

“Kesadaran Bung Karno ini didasarkan pada pengalaman beliau melawan penjajah dan melihat sejarah kejayaan nusantara karena menguasai lautan dan pelayaran,” jelas penulis buku Maluku: Staging Point RI Abad 21 (2017) ini.

Pada Era Orde Baru orientasi maritim yang sudah tertanam dalam pembangunan nasional jadi meredup, bahkan menghilang. Orientasi pembangunan bergeser ke daratan atau continental oriented development (COD). Orde baru dengan dibantu IMF dan Bank Dunia telah menyurutkan pembangunan maritim yang menjadi natur bangsa Indonesia.

Bung Komar mengatakan, KH. Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri pada periode pasca-Orde Baru memberi kesadaran baru tentang Maritim dan kelautan. Diantaranya membentuk Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan.

“Ada banyak kebijakan dan hasil yang signifikan," tandasnya.

Pada era Joko Widodo kembali menyegarkan ingatan kesejarahan bangsa dengan memberikan harapan baru melalui doktrin maritim dunianya. Kesadaran Jokowi-JK juga mengoreksi kesalahan mendasar cara pandang selama ini dalam memaknai Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago state).

“Namun, tetap saja, ada banyak hal yang perlu dikawal dan diluruskan," tutur Anggota DPR RI Komisi II ini.

Diantaranya, kata Bung Komar, pendifinisian tentang maritim yang keliru. Maritim dimaknai dengan laut, padahal maritim adalah berkaitan dengan angkutan laut yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi.

“Banyak aspek yang terkait dengan angkutan laut, dari mulai pelabuhan, galangan, muatan, manusia, kapal, keamanan dan keselamatan kapal, dan lain sebagainya. Ini yang harus dibangun, agar kita bisa bersaing, bahkan mengalahkan negara-negara besar, termasuk negara tetangga seperti Singapura yang kecil namun berhasil membangun industri maritimnya,” papar Bung Komar yang juga menjadi Kepala Sekolah Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan.

Pada orasi kebangsaan ini, Bung Komar juga mengungkapkan bahwa beberapa hari yang lalu, mewakili Ketua Umum PDI Perjuangan ia menghadiri ulang tahun negara Korea Utara di Pyongyang. Dalam perjalanan kembali, Ia melakukan kunjungan resmi ke partai terbesar di China, Partai Komunis Tiongkok.

Dalam pertemuan dengan petinggi Partai tersebut Komar mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara besar dan memiliki kekuatan di sektor kelautan yang merupakan pemberian Tuhan.

“Jika Anda merasa besar dengan jalur suteranya, kami juga memiliki posisi yang sangat strategis di Asia. Indonesia diapit oleh dua samudera dan dua benua. Di bagian barat laut, kami berbatasan dengan benua Asia. Di tenggara, Negara kami berbatasan dengan benua Australia. Di barat laut berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan sebelah timur laut berbatasan dengan Samudera Pasifik. Posisi kami sangat strategis karena menjadi persimpangan lalu-lintas internasional di udara dan di laut,” urai Bung Komar pada petinggi Partai Komunis China.

Posisi ini menjadikan jalur sutera China yang merasa berkuasa di wilayah barat, tak mampu menguasai wilayah Indonesia yang ada di daerah timur.

“Termasuk Sulawesi Selatan," selorohnya.

Namun, dibalik potensi yang ada itu, sejumlah ancaman juga ada di hadapan kita. Pada tahun-tahun ini, dan ke depannya, sejumlah negara banyak yang mengalami kegagalan (failed states). Keberadaan failed states juga menjadi sumber masalah seperti ekstrimisme, terorisme, narkoba, hingga pengungsi.

Ada banyak contoh yang kita lihat di negeri ini. Mulai dari ekses kekerasan etnis Rohingya di Myanmar hingga kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina Selatan.

“Kekerasan atas etnis Rohingya mengakibatkan mengalirnya manusia perahu dari Myanmar ke pantai-pantai Indonesia. Keberadaan kelompok teroris Abu Sayyaf yang melakukan praktik pembajakan juga mengganggu perekonomian Indonesia, “ katanya.

Dan ini semua, kata Bung Komar, dilalui melalui jalur lautan, khususnya Indonesia Timur dan lebih khusus lagi wilayah Sulawesi Selatan.

"Untuk itu, Indonesia harus Waspada terhadap segala bentuk ancaman. Baik ancaman keselamatan dan keutuhan bangsa, maupun ancaman ekonomi yang bisa jadi karena ketidaksadaran atau skenario musuh Indonesia dalam ‘menggiring’ Indonesia agar tetap lemah dan tergantung dari pada negara lain," kata Bung Komar.