Kunjungi Petani Melon di Sedangharjo Lamongan, Menteri BUMN Rini Soemarno Janjikan Ini
Kedatangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno ke Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong, Kamis (27/9/2018) meninggalkan oleh-oleh.
Editor: Sugiyarto
TRIBUNNEWS.COM, LAMONGAN - Kedatangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno ke Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong, Kamis (27/9/2018) meninggalkan oleh-oleh.
Rini Soemarno akan menjadikan Desa Sendangharjo sebagai kawasan budi daya melon.
Untuk itu, akan dimulai dengan pembuatan green house bagi pembudidaya melon di Sendangharjo. Green house ini nantinya akan menjadi prototype bagi pengembangan kawasan budi daya melon.
Karena selama ini, jika tanaman melon terserang hama, seluruh tanaman tidak akan bisa menghasilkan.
Harapan agar bisa mengurangi serangan hama akan dilakukan melalui green house ini. Kedatangan Rini Soemarno ini karena ingin melihat sendiri hasil tanaman melon di Sendangharjo.
“Saya senang melihat keberhasilan petani di Sendangharjo. Ini seperti harapan Bapak Presiden (Joko Widodo), agar petani bisa menjadi lebih baik, “ kata Rini.
BUMN, lanjutnya, diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pendapatan petani. Salah satunya dengan mendirika green house bagi petani melon di desa Sendangharjo.
Selain itu, Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama akan diberdayakan lewat mitra BUMDes Nusantara.
BUMDes ini nantinya akan didorong untuk membuat berbagai unit usaha, termasuk untuk membeli produk dari petani.
“Selama ini, produk petani kita sudah bagus. Tapi kesulitan untuk mendapatkan harga yang bagus, “ ujarnya.
Bupati Lamongan, Fadeli, menambahkan saat ini seluruh desa di Lamongan sudah memiliki BUMDes. Dari sebanyak 462 BUMDes, 45 diantaranya dikategorikan maju karena sudah memiliki lebih dari tiga unit usaha.
Kemudian 221 BUMDes masuk kategori berkembang karena memiliki dua unit usaha dan 196 sisanya perintis karena baru didirikan.
Penyertaan modal di BUMDes juga cukup tinggi. Pada 2015 baru sebesar Rp 504 juta, kemudian naik menjadi Rp 6 miliar pada 2016, Rp 6,5 miliar pada 2017 dan menjadi Rp 12,4 untuk 2018 ini.
“Kami berharap, upaya meningkatkan kesejahteraan melalui BUMDes ini bisa mendapat sentuhan dari BUMN," tukas Fadeli.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.