Pemerintah Pusat Harus Ambil Alih Penanganan Bencana Palu-Donggala
Karena mereka tidak mengalami trauma sehingga diharapkan bisa menangani tanggap darurat dengan lebih terkoordinasi
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, PALU-Kota Palu, Donggala dan Sigi dipastikan lumpuh. Tidak ada jaringan komunikasi handphone , listrik mati, dan korban belum terevakuasi dengan baik sehaingga bau busuk mayat menyengat. Hal ini diungkap oleh Yusuf Lakaseng, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga warga setempat.
"Bantuan makanan tidak terdistribusi dengan baik dan cukup ke tenda-tenda prngungsian dan warga. Jalanan putus di Kota Palu dibiarkan tak tertangani, pemerintahan tak berfungsi sama sekali. Penjarahan suda marak terjadi karena lambanya distribusi bantuan," katanya, Selasa (2/10/2018).
Ia mengungkap, salah satu penyebab lambannya evakuasi dan usaha menolong korban karena gempa yang sangat dahsyat dan tsunami yang menyebabkan daya rusak tinggi sehingga menimbulkan trauma pada seluruh masyarakat dan aparat pemerintah serta TNI/Polri.
"Perlu sesegera mungkin dan sebanyak-banyaknya aparat TNI dan Polri serta relawan kemanusiaan masuk ke Palu, aparat dan relawan yang dari luar Palu, diperlukan. Karena mereka tidak mengalami trauma sehingga diharapkan bisa menangani tanggap darurat dengan lebih terkoordinasi dan sistematis," harapnya.
Selain itu, ia berharap pemerintah pusat agar segera menetapkan bencana gempa dan tsunami Palu-Donggala-Sigi sebagai bencana nasional mengingat banyaknya korban nyawa yang mencapai ribuan.
Serta tingkat kerusakan rumah warga, bangunan pemerintah, badara yang rusak dan infrastruktur laiannya. "Termasuk jalan yang banyak terputus dan lumpuhnya pemerintah daerah. Dengan demikian masa tanggap darurat tertangani dengan baik dan diteruskan dengan masa rekonstruksi," ungkap Yusuf Lakaseng.