TRIBUNNEWS.COM - Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengirimkan surat kepada Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka yang diketuai Budi Waseso, terkait beredarnya video anak-anak berseragam Pramuka berkampanye 2019 Ganti Presiden.

Surat dari Gus Ipul untuk Budi Waseso atau Buwas ini bertujuan untuk menindaklanjuti beredarnya video kampanye 2019 Ganti Presiden yang viral di media sosial.

Sebelumnya, sebuah video sempat viral, menampilkan anak-anak berseragam Pramuka yang mengkampanyekan 2019 Ganti Presiden.

Gus Ipul, yang juga menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur ini meminta Kwarnas Pramuka mengusut dan memberi sanksi kepada pembuat video tersebut.

Gus Ipul menegaskan bahwa pramuka tak pernah melakukan kegiatan politik.

Termasuk di pemilihan presiden, pramuka tak akan memberikan arah dukungan.

"Sebagai organisasi pemuda, pramuka fokus di bidang pendidikan. Kami memberikan wawasan cinta Tanah Air dan negara, namun tak berpolitik," kata Gus Ipul, Senin (15/10/2018).

Selain tak sesuai dengan marwah, Gus Ipul khawatir dengan adanya video ini akan menimbulkan gelombang munculnya video serupa.

Bisa satu arah dukungan, atau berbeda dukungan.

"Sejak lahir, pramuka tidak boleh terlibat politik praktis, apalagi di video ini sangat vulgar mengeksploitasi anak-anak berpakaian pramuka," kata pria yang akrab disapa Kak Saiful di lingkungan pramuka ini.

Secara spesifik, menggunakan atribut pramuka dan mendukung salah satu calon dalam politik jelas melanggar Undang-Undang Nomor 12/2010 tentang Gerakan Pramuka.

Selain itu juga melanggar AD/ART Pramuka.

"Kalau ada kelompok pramuka ganti Presiden dan pramuka lain mendukung yang lain kan tidak kondusif,"

"Ini jelas melanggar marwah pramuka yang sejak awal diamanatkan undang-undang sebagai pembentuk karakter manusia Pancasila," jelas Gus Ipul.

Satu di antara indikasi keterlibatan pramuka dalam gerakan Ganti Presiden itu terlihat dari pakaian yang digunakan.

Apalagi, video itu menampilkan anak-anak yang belum memiliki hak pilih.

Agar tak meluas, pihaknya berharap kepada Ketua Kwarnas yang saat ini dijabat oleh Budi Waseso untuk mengambil sikap.

"Kami berharap Kepala Kwarnas Kak Buwas (Budi Waseso) segera mengambil tindakan hukum yang tegas sehingga kejadian ini tidak berulang," tegas Gus Ipul.

Gus Ipul mengungkapkan saat ini pihaknya masih melacak asal video tersebut. Jika berasal dari Jawa Timur, maka sanksi yang akan diberikan untuk pertama kali adalah teguran yang bisa berujung pada sanksi membekukan gugus depan pramuka tersebut.

Sanksi ini tentu juga akan diberikan dengan terlebih dulu memanggil yang bersangkutan melalui Dewan Kehormatan Pramuka.

"Sekali lagi, pramuka tak berpolitik. Kalaupun dilakukan orang dewasa tetap dilarang karena menggunakan seragam pramuka," ucap Gus Ipul.

Di dalam temu jurnalis ini, Gus Ipul didampingi oleh Wakil Ketua Kwarda Jatim, AR Purmadi.

"Kalau sampai dibekukan, maka Gudep yang bersangkutan dipastikan tak bisa melakukan kegiatan di gudepnya," imbuh Kak Purmadi di tempat yang sama.

Untuk diketahui, beberapa hari terakhir beredar video kampanye 2019 Ganti Presiden.

Di dalam video tersebut memperlihatkan sejumlah anak yang mengenakan pakaian pramuka yang diduga termasuk tingkatan Penggalang ini meneriakkan ganti presiden. (Surya/Bobby Constantine Koloway)

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Surati Kwarnas, Gus Ipul Minta Usut Video Bernuansa Politik yang Diduga Libatkan Penggalang Pramuka