TRIBUNNEWS.COM - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, datang ke Surabaya untuk meresmikan biaya masuk tol Jembatan Suramadu, Sabtu (27/10/2018).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan menggunakan APBN untuk menanggung biaya perawatan usai Tol Suramadu gratis.

Kebijakan ini sebelumnya memunculkan kritik dari sejumlah politisi, terutama dari kalangan oposisi.

Nah, dalam kunjungan tersebut, Jokowi kemudian ditanya apakah negara merugi bila tol digratiskan.

Jokowi pun menjawab, negara tidak menghitung hal tersebut dalam pandangan untung dan rugi.

"Negara tidak berhitung untung dan rugi, negara itu berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan itu yang dihitung," ujar Jokowi, Sabtu (27/10/2018).

Ia menjelaskan, agar segala hitung-hitungan dan kebijakan pemerintah, tidak dibawa ke ranah untung dan rugi.

Menurut Jokowi, negara menghitung sesuai keuntungan yang diterima masyarakat.

"Jangan kamu bawa itung-itungan selalu untung dan rugi, negara tidak akan berhitung seperti Itu, hitungannya makro, keuntungannya ada di masyarakat," jelas Jokowi.

Jokowi menambahkan, untuk anggaran perawatan yang digunakan untuk Jembatan Suramadu nantinya akan dianggarkan dari APBN.

Ia menilai jika APBN masih mampu membiayai perawatan dari Suramadu ke depan.

"Anggarannya dari APBN, anggaran dari APBN juga gak banyak, saya pikir sampai triliunan, tapi saya tanya sama PU, tapi ternyata sampai Rp 120 miliar, Apbn masih mampu kalau segitu," pungkas Jokowi. 

Sudah Konsultasi

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengaku menerima masukan dan saran dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ikatan Keluarga Madura (Ikama), untuk mengkaji tarif biaya tol, baik untuk roda dua dan roda empat.