Respon Wali Kota Surabaya Risma Soal Penggratisan Suramadu, Sebut Bakal Perkuat Pengawasan
Digratiskannya tol Jembatan Suramadu membuat Wali Kota Risma angkat bicara. Apa ya katanya?
Editor: Januar Adi Sagita
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) resmi menjadi jalan umum bukan tol.
Sebelumnya, jembatan tersebut dioperasikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk, melalui Cabang Surabaya-Gempol.
Dengan berubah statusnya menjadi jalan umum non tol, masyarakat tidak lagi dikenakan tarif tol untuk melewati jembatan sepanjang 5,4 km tersebut.
Presiden RI Joko Widodo meresmikan pembebasan tarif Jalan Tol Jembatan Suramadu di tengah jembatan tersebut, Sabtu (27/10/2018) lalu.
Peresmian pembebasan tarif Jalan Tol Jembatan Suramadu ini juga turut dihadiri oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono; Gubernur Jawa Timur, Soekarwo; Kepala BPJT, Herry Trisaputra Zuna; dan Direktur Utama Jasa Marga, Desi Arryani.
Dalam sambutannya, saat itu Joko Widodo menyampaikan, tarif Jalan Tol Jembatan Suramadu mengalami penyesuaian beberapa kali, seperti tahun 2015 dan 2016.
“Dari kalkulasi yang kita lihat belum memberikan dampak ekonomi bagi Madura. Bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur, misalnya Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, angka kemiskinannya 4-6,7 persen. Di Madura, masih berkisar 16-23 persen,” ujarnya.
Oleh sebab itu, atas usulan-usulan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, Pemerintah memutuskan untuk menjadikan Jembatan Suramadu menjadi jembatan non tol per Sabtu, 27 Oktober 2018, mulai pukul 16.28 WIB, dan seterusnya.
“Kami harapkan dengan menjadi jembatan non tol, pertumbuhan ekonomi Madura semakin baik. Investasi datang semakin banyak, properti, pariwisata, semuanya makin berkembang," ucap Jokowi.
Memang selama ini, negara mendapat pemasukan. Tapi, itu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan di kabupaten-kabupaten di Madura,” tambahnya.
