Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNNEWS.COM, TASIKMALAYA - Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan kerja sama dengan LSM asal Belanda, dalam bidang sanitasi.

Penandatanganan kerjasama bersama LSM SNV Indonesia tersebut digelar di Krakatau ballroom, Hotel Horison, Kota Tasikmalaya, Senin (5/11/2018) Siang.

Kerja sama program wash SDGs (sustainable development goals) tersebut didanai oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Kerajaaan Belanda.

SNV dalam hal ini berperan sebagai konsultan pembangunan berkelanjutan air, sanitasi, dan kebersihan.

Selain di Kota Tasikmalaya, program bersama LSM asal negeri Kincir Angin ini telah dijalankan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

"Program ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah membuka jalan tercapainya akses sanitasi aman dan kebersihan air berkelanjutan," jelas Direktur SNV Indonesia, Ismene Stalpers.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan timnya, Ismene menuturkan untuk di Kota Tasikmalaya masih ditemukan perilaku masayarakat yang tidak aman dalam hal sanitasi.

"Sebanyak 11 persen rumah tangga masih ada perilaku BAB sembarangan. 89 persen sudah memiliki toilet namun hanya 45 persen yang memiliki penampungan atau tangki septik.

Kemudian dari 45 persen yang memiliki penampungan hanya 10 perseb yang melakukan penyedotan dan pengangkutan secara berkala, artinya 7 perseb praktek pengolahan dan pembuangan yang dilakukan dikategorikan tidak aman," tuturnya.

Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman mengharapkan adanya kerjasama program yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan ini bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kota Tasikmalaya.

Menjalankan program ini, menurut Budi perlu ada komitmen dari dinas terkait sehingga tepat sasaran dan maksud tujuan bisa terwujud, satu di antaranya mewujudkan Kota Tasikmalaya bebas kawasan kumuh.

"Dalam hal ini dilibatkan dinas kesehatan, perawaskim, dan dinas lingkungan hidup. Kehadiran pendamping dari SNV ini akan membantu kami dalam pembangunan kesehatan yang akan berdampak nantinya pada kesejahteraan pastinya," kata Budi.

Dia mengatakan, sanitasi menjadi prioritas, karena kumuh tidaknya daerah dapat dilihat dari bagaimana sanitasi di daerah tersebut berlaku.

"Pembangunan ini bisa dikatakan berhasil jika kita bisa membangun tingkat partisipasi masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan data yang di miliki Pemkot Tasikmalaya dari 69 kelurahan yang dihuni sekitar 691 ribu penduduk, sekitar 152 hektar kawasan permukiman masih terbilang kumuh, dan 17 persen lebih masih ada perilaku buang air besar sembarangan.

Sedangkan akses sanitasi limbah domestik di Kota Tasikmalaya hingga saat ini masih di angka 55,36 persen.

Hal ini menurut Budi, perlu segera ditangani karena pastinya berimbas pada indeks pembangunan manusia di Kota Tasikmalaya.

"Bagaimana menjaga lingkungan, pemukinan yang sehat. Lingkungan yang sehat menjadi cita-cita bersama."

"Sebagai upayanya kami berharap setiap kelurahan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat untuk membudayakan tidak buang air besar sembarangan di antaranya," tutup Budi.