Apalagi, jika keputusan menurunkan pasukan elite TNI Angkatan Darat (AD) tersebut ditambah dengan memutus suplai logistik ke kelompok mereka dari para simpatisan, Harits yakin eksistensi Ali Kalora cs akan terhenti.

"Ketahanan eksistensi mereka sangat bergantung kepada suplai logistik. Suplai ini bisa saja didapat dari simpatisan atau jejaring mereka di bawah," ujar Harits.

TNI-Polri juga dinilai jauh lebih unggul dari sisi jumlah personel, logistik, alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan pengetahuan di bidang strategi tempur, terutama pertempuran teknik gerilya di hutan.

"Jadi, memang ini memerlukan keputusan politik yang tegas, agar tidak berlarut-larut dan Operasi Tinombala juga tidak berlangsung berjilid-jilid. Ingat, operasi militer terlalu lama itu juga dapat kontra produktif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat," lanjut dia.

Diketahui, Satgas Tinombala Polda Sulawesi Tengah mengejar 10 anggota MIT di pegunungan Poso.

Jumlah ini bertambah 3 orang dari yang sebelumnya hanya 7 orang.

Tujuh orang di antaranya bernama Ali Kalora alias Ali Ahmad, Qatar alias Farel, Abu Ali, Kholid, M. Faisal alias Namnung, Nae alias Galug dan Basir alias Romzi. Adapun, identitas tiga orang lainnya belum diungkap kepolisian.

Pengejaran ini terkait dengan kelompok yang diduga dipimpin Ali Kalora menembaki aparat yang sedang membawa jenazah RB, warga sipil korban mutilasi.

Dua aparat kepolisian terluka akibat peristiwa tersebut, yakni Bripka Andrew dan Bripda Baso.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, perburuan Ali Kalora cs diperluas tidak hanya dilakukan di pegunungan Poso, melainkan juga sampai ke wilayah Parigi Moutong.

"Satgas Tinombala sudah memiliki pola pengejaran. Selain fokus di Poso, juga tentunya pelarian mereka di Parigi Moutong menjadi titik pengejaran Satgas," ujar Dedi.

Presiden Perintahkan Kapolri Evaluasi Operasi Pengejaran Kelompok Ali Kalora

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mengevaluasi kerja Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah.

Hal itu diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi serangan kelompok teror bersenjata pimpinan Ali Kalora yang diduga membunuh warga sipil dan melukai aparat, akhir Desember 2018 lalu.