Apalagi sejumlah rumah yang terdampak sudah mulai dibongkar.

"Kami datang menemui Pak Bupati untuk menanyakan sikap Pemkab. Kami juga menanyakan perihal surat untuk bertemu dengan Gubernur," ujar Sekretaris paguyuban masyarakat bantaran rel Garut, Alimudin, di Lapangan Setda Garut, Senin (4/2/2019).

Menurut Alimudin, Bupati telah mengirimkan surat sesuai permohonan dari pihaknya.

Namun belum ada tanggapan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Ia menegaskan sama sekali tak menolak pembangunan jalur kereta.

Hanya saja harus ada solusi yang diberikan Pemprov Jawa Barat.

"Pembongkarannya sudah dimulai, tapi kami belum menerima solusi yang nyata. Kalau hanya sekadar uang kerahiman, itu belum menjawab keinginan masyarakat," katanya.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan telah menyampaikan surat permohonan dari paguyuban masyarakat bantaran rel ke Gubernur.

Surat yang dikirim tanggal 10 Januari itu belum mendapat respons.

"Sampai sekarang memang belum ada jawaban dari pak Gubernur. Setelah Presiden datang ke sini (Garut) itu sudah kewenangan provinsi dan pusat," ucap Rudy Gunawan.

Ia pun akan tetap mengusahakan agar masyarakat terdampak bisa bertemu dengan Pemprov Jawa Barat dan PT KAI.

Pasalnya Pemkab tak mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan.

Artikel ini telah tayang di Tribunjabar.id dengan judul Warga Terdampak Reaktivasi Kereta Cibatu-Garut Meminta Relokasi, Ancam Lakukan Gerakan Massal