Disebutkan bahwa "Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun."

Dalam pasal tersebut, kata dia, tidak ada ruang untuk melakukan kajian profiling narapidana yang akan mendapatkan remisi.

Semua dipukul rata tanpa meninjau kembali aspek dan dampak lain secara sosiologis misalnya.

"Seperti halnya rencana remisi pada Abu Bakar Baasyir dan Susrama ini. Harusnya kan ada kajian profiling dulu. Ditinjau kasus apa, putusan pengadilan, mekanisme pengajuannya," paparnya.

"Dalam pemberian grasi saja harus melalui pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kalau lewat Keppres ini tidak ada pertimbangan apapun yang jelas. Lagi pula, soal remisi itu cukup kewenangan pada Menteri. Kalau Presiden itu ya wewenangnya soal grasi, amnesti dan abolisi," kata dia.

Sebab itu, revisi terhadap Keppres 174/1999 perlu segera dibahas karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

"Lebih baik lagi kalau dihapus saja, menghindari problem yang sama di kemudian hari," katanya.

Di lain sisi, Susrama dalam hal ini sebenarnya juga bisa menggugat balik keputusan pembatalan remisi Presiden ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Dalam hal ini bisa saja Susrama menggugat balik. Cuma memang harus punya kajian tertentu dan absah," tandasnya. (rin/azm)

Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com dengan judul Bersyukur Remisi Susrama Dicabut, Istri Prabangsa: Feeling Saya Kuat Harus Dicabut