TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG – Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak semua pihak untuk peduli dan mengerti terhadap ancaman bahaya maupun risiko karena wilayahnya berada di daerah bencana.

Ganjar menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana se-Jawa Tengah pada Rabu (13/2/2019) di Kantor Gubernur, Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Ganjar, wilayah Jawa Tengah dijuluki supermarket bencana.

"Siapa saja dapat belajar bencana apa saja, ada di wilayahnya. Kita punya gunung berapi yang banyak, punya sungai yang sangat banyak, kita punya laut. Dan di sisi lain, selalu ada evolusi bumi yang terjadi dimana ada yang disebut bencana," ujar Ganjar di hadapan jajaran TNI/Polri, BPBD se-Jawa Tengah, perangkat daerah terkait serta media massa.

"Mulai dari mitigasi kita mesti paham, kita berada di daerah mana mesti paham, dan benar ketika kita merencanakan suatu pembangunan seringkali abai, terutama pada tata ruang," tambah Ganjar.

Baca: Komjen Pol Arief Sulistyanto, Tanpa Beban Pecat 13 Taruna Akpol di Antaranya 2 Putra Jenderal

Senada dengan penyampaian Gubernur, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menegaskan bahwa mitigasi dan pengurangan risiko bencana harus serius untuk dilakukan sejak awal.

"Kita harus bisa menyusun rencana jangka panjang karena peristiwa alam akan berulang. Baik itu tahunan, lima tahunan, seratus tahunan dan seterusnya. Kita tidak boleh egois, pikirkan juga generasi mendatang," ujar Doni.

"Bangsa ini akan menjadi bangsa besar apabila generasi sekarang mampu berkorban untuk generasi mendatang," kata Doni.

Doni mengilustrasikan sumber-sumber bencana dari ulah manusia seperti penambangan liar, pembuangan limbah berbahaya yang tidak memperhatikan lingkungan, perambahan hutan, maupun pemanfaatan lahan yang tidak tepat.

Selain itu, Doni juga menambahkan bahwa sumber bencana lain yaitu bersumber dari peristiwa alam.

Menghadapi ancaman bencana, pihaknya menekankan pada beberapa komponen utama.

Kerja sama dan sinergi multi-pihak antara pakar atau akademisi, dunia usaha, pemerintah, masyarakat dan media perlu pelibatan secara nyata.

Pada arahan Presiden Joko Widodo, 2 Februari lalu menyampaikan mengenai pelibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis potensi bencana dan titik-titik mana yang sangat rawan bencana.

Disamping itu, pendekatan metode dan nilai luhur bangsa yang mendukung kerja sama dan sinergi tadi.
Berkaitan dengan hal tersebut, Doni secara khusus mengajak para Komandan Kodim untuk melibatkan berbagai pihak di wilayahnya.

Sementara itu, melihat potensi ancaman bahaya di Provinsi Jawa Tengah, fenomena seperti aktivitas vulkanik, kegempaan dan tsunami menjadi perhatian dalam rapat koordinasi.

Hadir pada rapat tersebut, Kepala BPPTKG Hanik Humaida, Pusgen Gayatri Indah Marliyani, dan Peneliti BPPT Widjo Kongko.

Sepanjang tahun 2018, BNPB mencatat 582 kejadian bencana terjadi di Provinsi Jawa Tengah.

Bencana hidrometeorologi seperti puting beliung, tanah longsor dan banjir dominan terjadi di provinsi ini, sedangkan wilayah administrasi yang sering terdampak bencana antara lain Cilacap, Wonogiri dan Magelang.

Sejumlah kejadian bencana tersebut menyebabkan 45 jiwa meninggal dan lebih dari 1,7 juta jiwa mengungsi dan terdampak.