Wali Kota Bogor, Bima Arya, menjadi salah satu pembicara dalam Police Leadership Forum & Congress 2019 yang digelar dalam rangkaian Public Safety Indonesia COnference & Expo di Jakarta Convention Center, Rabu (27/2).

Dalam tema bertajuk ‘Kolaborasi Pemerintah dan Kepolisian dalam Menjaga Keamanan Publik’ itu, turut hadir sebagai pembicara Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, dan Kombes Rusdi Hartono yang mewakili Asisten Operasi, Kapolri Irjen Polisi M. Iriawan.

Pada pertemuan itu, Bima Arya memaparkan sejumlah pengalamannya berkolaborasi dengan unsur kepolisian dan Muspida selama menjabat sebagai Wali Kota Bogor periode 2014-2019.

Sebelum memaparkan lebih jauh, Bima juga sempat memutarkan video berdurasi 1 menit 33 detik yang menggambarkan kebersamaan dalam keberagaman yang selama ini menjadi karakter warga Bogor dengan background perayaan Bogor Street Festival CGM 2019.

“Video tadi adalah bagian ujung dari suatu proses yang panjang. Itu bukan sekedar membuat video yang bagus, video itu menggambarkan karakter utama Kota Bogor yang dari masa ke masa bersama dalam keberagaman,” ungkap Bima.

“Satu bulan sebelum acara Bogor Street Festival CGM itu ada salah satu kelompok yang menolak kegiatan tersebut. Saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua MUI, Pak Danrem, langsung berdiri di garis depan untuk mengawal pelaksanaan acara itu. Karena menurut kami CGM bukan soal agama tertentu, bukan sekedar upacara, tapi itu adalah warisan budaya yang sudah ada sejak lama,” tambah dia.

Menurut Bima, tidak mudah untuk bisa menyamakan frekuensi itu.

“Kalau cara pandang dan prinsip wali kotanya beda dengan Kapolres, repot. Kalau kapolresnya dan walikota sama, tapi Dandim berbeda, repot juga. Kalau Muspida sama, tapi Ketua MUI berbeda, lebih repot. Intinya, negara ini tidak boleh tunduk kepada kekuatan-kekuatan intoleran. Istilah saya, mereka tidak punya DNA Indonesia. DNA kita adalah DNA bersama dalam keberagaman,” jelasnya.

Bima juga dengan bangga menyebut bahwa Kota Bogor merupakan Ibukota Indonesia secara de facto.

“Kenapa? Ibukota secara de jure boleh di Jakarta, duta besar di Jakarta, kantor kementerian di Jakarta. Tapi, Presiden tinggal di Kota Bogor, Presiden menerima tamu negara di Kota Bogor. Presiden menerima Raja Arab, PM Jepang, Obama juga di Kota Bogor,” katanya.

Untuk itu, maka dirinya bersama jajaran Muspida harus kompak dalam memberikan keamanan dan kenyamanan kepada semua elemen masyarakat, tak terkecuali bagi para pendatang.

“Prinsip kita memuliakan tamu sehingga keamanannya harus dipastikan, infrastruktur dan lain sebagainya. Bersama Kapolres dan Muspida lainnya, kami turun patroli bersama, meninjau perayaan hari besar di sejumlah rumah ibadah. Kita lari pagi, gowes, ngopi, ngeduren bareng untuk lebih meningkatkan kekompakan sembari membahas isu-isu yang sedang hangat dan penangannya. Tidak selalu harus formal. Justru kebersamaan itu membuat kita terlatih menghadapi banyak hal,” terangnya.

Bima Arya juga menyempatkan diri untuk mengunjungi sejumlah stand pameran alat dan sistem keamanan canggih, mulai dari drone pemantau wilayah, CCTV pendeteksi wajah, hingga alat komunikasi canggih lainnya. (*)