SDM PKH Rentan Alami Kecelakaan Kerja, Ini yang Dilakukan Direktur Jaminan Sosial Keluarga
Saat bekerja seluruh SDM PKH lebih terjamin atas risiko kecelakaan kerja dan kematian
Editor: Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI, Nur Pujianto mengatakan, jumlah Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) sebanyak 39.182 orang di seluruh Indonesia memiliki risiko alami kecelakaan kerja.
Bahkan Nur mengungkapkan ada beberapa SDM PKH yang gugur saat menjalankan tugas.
”Untuk itulah kami berkewajiban memberi jaminan atas hal itu,” tutur Nur saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Nur telah menginisiasi upaya ini sejak 2015 dengan berbagai rencana skenario anggaran namun baru tahun 2019 ini terlaksana dengan iuran kepesertaan dibayarkan kementerian sosial.
"Kami berharap seluruh SDM PKH dapat bekerja lebih terjamin atas risiko kecelakaan kerja dan kematian," katanya.
SDM PKH yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan Rp 136,6 juta h ditambah beasiswa bagi anak Rp 12 juta rupiah.
Sedangkan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja mendapatkan santunan 24 juta rupiah dan santunan beasiswa sebesar Rp 12 juta rupiah untuk meringankan beban keluarga
Sementara itu Deputi Direktur Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DKI Jakarta Achmad Hafiz menyambut baik upaya Kemensos.
Ahmad menyampaikan kesiapan pihaknya untuk membantu melayani SDM PKH.
“Ini amanah pemerintah oleh karena itu kami akan menyiapkan pelayanan khusus dalam membantu SDM PKH yang mengalami kecelakaan kerja maupun kematian,” ujar Ahmad.
Ruang lingkup PKS meliputi penyediaan data SDM PKH, pembiayaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Jangka waktu PKS berlaku selama 10 bulan terhitung sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.