Gubernur Bali, I Wayan Koster memberikan penjelasan terkait penutupan transportasi online, khususnya taksi online di Bali saat melakukan pertemuan dengan kelompok driver konvensional.

TRIBUNNEWS.COM - Puluhan perwakilan dari berbagai kelompok driver konvensional yang ada di Bali menghadiri undangan Dinas Provinsi Bali untuk membahas keberadaan taksi online yang beroperasi di Bali.

Mereka menuntut agar keberadaan taksi online itu ditutup di Bali.

Terkait persoalan ini Gubernur Bali, secara khusus mengutus Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah (Perusda) Bali, Ida Bagus Kesawa Narayana untuk menemui kelompok driver konvensional.

Baca: Viral! Cerita Yuni Sopir Taksi Online di Garut yang Terima Orderan Antar Jenazah Dini Hari

Baca: Kisah Yuni, Sopir Taksi Online yang Mengantarkan Jenazah

Kesawa mengisyaratkan Gubernur bersedia untuk menutup taksi online itu, namun masih diperlukan pembahasan terkait bagaimana mekanisme selanjutnya dalam masa transisinya nanti.

“Intinya Pak Gubernur akan melarang taksi online beroperasi di Bali, karena kewenangan itu ada pada Gubernur. Sekarang sedang dibahas transisinya seperti apa karena bagaimanapun pelanggan sudah banyak menikmati rendahnya harga taksi online,” kata Kesawa saat ditemui usai rapat di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Kamis (9/5/2019).

Adapun dalam masa transisi itu terdapat tiga tawaran pilihan yang disampaikan kepada driver konvensional.

Pertama, apakah akan hanya melarang takis online beroperasi di kantong-kantong pariwisata.

Baca: Misteri Form C1 Palsu Yang Dikirim Pakai Taksi Online

Baca: Soal Temuan 2 Dus Form C1 di Menteng, Tim Advokasi Seknas Prabowo-Sandi: Dikirim Lewat Taksi Online

Kedua, menutup semua taksi online, sedangkan roda dua diperbolehkan.

Dan ketiga, semuanya (angkutan online) akan ditutup baik roda empat maupun roda dua.

Kesawa menyatakan kecenderungan yang dipilih driver konvensional adalah yang kedua yaitu penutupan taksi online roda empat.

Karena ojek online (Roda dua) dianggap bukanlah transportasi untuk pariwisata tetapi transportasi publik, yang mana orang lokal pun memerlukan ojek online itu, seperti untuk mengantarkan makanan.

Baca: Saat Jam Sibuk, Tarif Taksi Blue Bird Diklaim Lebih Murah dari Taksi Online

Baca: Dituntut Hukuman Mati, Dua Terdakwa Pembunuh Driver Taksi Online di Sumsel

Di sisi lain, lanjut Kesawa, Perusda Bali juga memberikan tawaran dengan membuatkan aplikasi khusus untuk para driver Bali karena bagaimanapun juga mereka diharapkan mengikuti perkembangan teknologi, tidak bergerak kebelakang tapi kedepan, sehingga harus ada sistem persaingan bisnis yang mengarah ke digital economy.

“Jadi Kita harus mengadopsi (sistem online) itu, cuma yang bisa diatur adalah siapa yang mempunyai platform itu, sedangkan teknologinya tidak bisa dibendung,” ucapnya.

Sehingga menurutnya platform yang paling ideal kalau diarahkan ke ekonomi gotong royong, sesuai falsafah pancasila, adalah semua yang menyangkut hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Dan berikut Idenya adalah platform teknologi online dikuasai oleh Pemerintah daerah (Pemda) atau Pemda memberi kewenangan pada Perusda, atau bisa juga diserahkan ke koperasi mereka (taxi konvensional) masing-masing dalam pengelolaannya.

Baca: Respons Grab Sikapi Kasus Sopir Taksi Online Lakukan Pemerasan

Baca: Keceplosan Sebutkan Kode Rahasia di Aplikasi Taksi Online, Kimberly Ryder Nyaris Kena Tipu

“Yang perlu diatur adalah masalah kepemilikannya. Jangan sampai yang memiliki kapital itu satu orang, kemudian dia memiliki semuanya. Itulah yang akan membuat kita hancur,” tegasnya.

 (Tribun-Bali.com/Wema Satya Dinata)

Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com dengan judul Gubernur Bali Isyaratkan Tutup Taksi Online, Ini Penjelasannya