Ia juga menuding, sebagian besar dari para PKL bukan dari pedagang kecil.

Ia mengklaim ada di antara PKL yang mengurusi lahan dan menyewakan kepada pedagang lain dengan jumlah 5-10 titik.

"Bayangkan kalau satu titik kontraknya 40 sampai 50 juta, bahkan sampai 60 juta. Ada ketidakadilan disitu," ungkapnya.

Pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang meresahkan.

Kebijakan Malioboro bebas kendaraan bermotor sebelumnya juga pernah keluar pada akhir tahun lalu, namun hingga kini belum juga diterapkan.

"Kami minta pemerintah jangan membuat wacana yang meresahkan. Ketika itu dulu mau diterapkan kami tanya wali kota katanya belum. Jadi antara instansi lain berbeda-beda," urainya.

Untuk itu PPMAY meminta pemerintah menetapkan jadwal pasti kapan Malioboro bebas dari kendaraan bermotor.

Jika itu diterapkan Juni seperti yang diwacanakan, pihaknya tegas menolak.

Disamping itu, pihaknya juga meminta dilibatkan dalam mendiskusikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan wilayah Malioboro, agar dapat memberikan masukan.

Uji Coba

Uji coba konsep pedestrian Malioboro direncanakan akan dilaksanakan pada Juni 2019. Nantinya akan dilaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan tersebut.

"Uji coba pedestrian ini akan dilaksanakan di sekitar minggu kedua Juni atau setelah Lebaran hingga arus balik usai," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Sigit Sapto Raharjo, Kamis (23/5/2019), kepada Tribunjogja.com.

Sigit Sapto Raharjo menjelaskan, dalam uji coba ini arus kendaraan akan mulai dialihkan ke sejumlah jalur.

Kawasan Malioboro pun akan steril dari kendaraan bermotor, kecuali becak dan andong serta pejalan kaki.